Kasus Dugaan Penimbunan Bansos Presiden di Depok Diambil Alih Polda Metro Jaya

Dugaan Bansos Presiden yang dikubur di kawasan Kampung Serab. (FOTO/Istimewa)

Beritabalionline.com – Polda Metro Jaya mengambil alih penanganan dugaan penimbunan Bantuan Sosial (Bansos) Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Depok, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan beras yang ditimbun tersebut cukup banyak di lokasi tersebut.

“Jumlah beras yang harus disalurkan kepada masyarakat yang sebenarnya wajib atau berhak menerima itu kan ratusan ribu ton. Oleh sebab itu, Kapolda Metro Jaya memutuskan pengusutan ditangani oleh Dirreskrimsus Polda Metro Jaya,” kata Zulpan kepada wartawan, Selasa (2/8/2022).

Polda Metro Jaya serius untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi termasuk menggali kemungkinan perbuatan melawan hukum dalam penimbunan bansos.

Oleh karena itu, kata Zulpan, tim kembali dirombak dengan dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Polda Metro Jakarta, Kombes Pol Auliansyah Lubis.

“Apakah betul ada di situ unsur pidananya dan sebagainya sehingga dibentuk lah tim yang lebih besar yaitu di Polda Metro Jaya yang dipimpin Dirreskrimsus, artinya ini menunjukkan keseriusan Polda Metro Jaya,” ujar dia.

Zulpan menyebut, tim gabungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima administrasi penyelidikan dari Polres Depok.

“Tentu kita akan mengungkap persoalan yang sebenarnya,” terang dia.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan, beras bantuan sosial yang dikubur di tanah lapang di Depok merupakan beras rusak dan tak layak dikonsumsi.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Andie Megantara mengatakan, Tim Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran meninjau tempat penguburan beras bantuan untuk menelusuri masalah penanganan beras bantuan sosial pada Senin (1/8).

BACA JUGA:  Polisi Tangkap Salah Satu Bos Binomo di Bali

“Berdasarkan hasil koordinasi Tim Bansub Kemenko PMK dengan Polres kota Depok dan pihak transporter JNE didapatkan informasi bahwa beras tersebut pada saat ditimbun kondisinya sudah tidak layak konsumsi karena rusak dalam perjalanan menuju ke keluarga penerima manfaat atau KPM,” katanya.

Berdasarkan hasil koordinasi Tim Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran dengan Kementerian Sosial serta Dinas Sosial dan Kepolisian Resor Kota Depok, ia mengatakan, beras merek Beras Kita sebanyak kurang lebih satu ton yang dikubur di Depok merupakan beras Bantuan Khusus Presiden atau Banpres tahun 2020.

“Yang dalam hal ini disalurkan oleh Bulog melalui transporter JNE dengan kemasan 20 kilogram dan lima kilogram,” ujarnya.

Andie menerangkan, pemerintah pada tahun 2020 membagikan Bantuan Presiden berupa beras kepada 1,9 juta keluarga penerima manfaat di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi. Dalam hal ini, setiap keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 mendapat bantuan 25 kilogram beras. (itn/mdc)