KPK Siap Bantu Polda Bali Tangani 8 Perkara Korupsi di Bali


Pimpinan KPK, Nawawi Pamolango. (FOTO : Agung Widodo/Beritabalionline.com

Beritabalionline.com – Saat ini ada delapan perkara tindak pidana korupsi di Bali yang menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kepolisian Daerah (Polda) Bali.

“Dari SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang kami terima, ada delapan perkara dilaporkan ke KPK oleh penyidik Polda Bali,” kata Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Nawawi Pamolango di Mapolda Bali, Kamis (13/1/2022).

Dari perkara yang ditangani jajaran Polres di lingkungan Polda Bali lanjutnya menjadi perhatian dan bahan KPK, di mana apabila ada hambatan dalam penanganan pihaknya siap membantu Polda Bali.

“Kami mencoba melihat perkara-perkara apa yang sepantasnya, kemudian kami koordinasikan dengan Kapolda Bali dan jajaran hal-hal yang sedang dilakukan dan apa yang akan dilakukan kedepannya berkenaan dengan strategi kebijakan pemberantasan korupsi,” terangnya.

Sementara Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan KPK mengenai penanganan perkara yang sulit ditindaklanjuti.

Terkait 8 perkara korupsi di Bali, Kapolda menyatakan bahwa kasus tersebut mulai ditangani tahun 2021 dan masih bergulir tahun 2022 ini.

“Seringkali pemeriksaan butuh waktu lama, alternatifnya solusi pimpinan KPK menjadi bahan tindak lanjut. Untuk 8 perkara korupsi SPDP dilaporkan ke KPK, ada di beberapa wilayah Kabupaten di Bali,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, Kombes Pol. Hendri Fiuser menjelaskan 8 perkara tersebut merupakan perkara korupsi yang ditangani Polda Bali dan Polres Jajaran.

“8 kasus itu ditangani Polda Bali, Polres Badung, Polres Bangli, Polres Gianyar, Polres Karangasem dan Polres Tabanan sepanjang 2021. Saat ini masih dalam proses penyidikan,” jelasnya.

Dari kunjungan KPK, Kombes Hendri Fiuser mengaku pihaknya mendapat gambaran untuk dapat solusi bagaimana menyikapinya. Sedangkan hal-hal berkaitan dengan pusat, pihak KPK yang akan menjembataninya. (agw)

BACA JUGA:  Tak Terbukti Korupsi, Hakim Kasasi Bebaskan Mantan Perbekel Pemecutan Kaja