Ketua KPK Sebut Korupsi Wali Kota Bekasi Modusnya Klasik

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terjaring OTT KPK. (FOTO : istimewa)

Beritabalionline.com – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi (RE) alias Bang Pepen ditetapkan sebagai tersangka korupsi terkait lelang jabatan di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi. Dia juga juga diduga menerima suap atas proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Ketua KPK Firli Bahuri prihatin lantaran masih ada kepala daerah yang bermain proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di 2022.

“Korupsi pada pengadaan barang dan jasa menjadi modus klasik yang melibatkan banyak pihak, dari rangkaian perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya,” tutur Firli dalam keterangannya saat konferensi pers, Jumat (7/1/2022).

Padahal praktik demikian menurunkan kualitas barang dan jasa. Dampaknya produk pembangunan yang seharusnya dirasakan langsung oleh masyarakat tidak maksimal.

Firli menegaskan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bukti keseriusan pihaknya dalam memberantas korupsi. Gelaran OTT tersebut menjadi yang pertama dilakukan di 2022.

“Operasi Tangkap Tangan pada awal tahun 2022 ini menjadi wujud komitmen KPK untuk terus berikhtiar serius dalam upaya pemberantasan korupsi melalui strategi penindakan,” kata Firli.

Seperti diketahui, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen bungkam saat hendak dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pepen ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemkot Bekasi.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan.

“RE (Rahmat Efendi) ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022).

BACA JUGA:  Dengan Jumlah 1.224 Anggota, SMSI Dinobatkan sebagai Organisasi Media Online Terbesar di Dunia

KPK juga menahan delapan tersangka lainnya dalam kasus ini. Mereka adalah Camat Rawa Lumbu Makhfud Saifudin (MS) Direktur PT MAM Energindo Ali Amril (AA), Lai Bui Min alias Anen (LBM), Direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR) Suryadi (SY). Mereka dijerat sebagai pihak pemberi.

Kemudian Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M. Bunyamin (MB), Lurah Kati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL). Mereka dijerat sebagai pihak penerima bersama Rahmat Effendi.

Mereka semua ditahan terpisah. Ali, Lai, Suryadi, dan Makhfud ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Sementara itu, Wahyudin ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Lalu Bunyamin, Mulyadi, dan Jumhana ditahan di Rutan KPK cabang Kavling C1.

Sebelum ditahan mereka akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Rutan KPK.

Penahanan terhadap mereka bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan pada Rabu, 5 Januari 2022 hingga Kamis, 6 Januari 2022 di wilayah Bekasi dan DKI Jakarta. Dalam OTT itu KPK mengamankan 14 orang dan uang sekitar Rp5,7 miliar dalam bentuk tunai dan tabungan. (*/itn)