KPK Apresiasi Pemda Se-Bali karena Selamatkan Ribuan Aset Negara

KPK saat menggelar rapat monev capaian program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Bali. (FOTO : ist)

Beritabalionline.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi apresiasi pemerintah daerah se-Bali karena telah mengamankan ribuan aset negara dengan melakukan sertifikasi.

“Kami apresiasi atas tersertifikasinya 2.564 persil aset tanah pemda. Hal ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemda dalam upaya pengamanan dan penyelamatan aset negara,” ucap Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Budi Waluya beberapa hari lalu di Denpasar.

Dikatakan Budi Waluya, total aset tanah pemda yang telah berhasil disertifikasi oleh BPN selama tahun 2021 sebanyak 2.564 persil dengan nilai total Rp623 miliar.

Dengan rincian yaitu Provinsi Bali sebanyak 189 sertifikat, Denpasar 450 sertifikat, Badung 224, Bangli 136, Buleleng 53, Gianyar 119, Jembrana 12, Klungkung 200, Karangasem 270, dan Tabanan 911 sertifikat.

Dalam kesempatan tersebut KPK juga memberi masukan agar revaluasi nilai aset tanah dilakukan setiap tahun dengan mengacu pada NJOP yang berlaku, serta dikoordinasikan dengan OPD atau bagian terkait yang menangani aset di pemda.

Ditambahkan, masalah penertiban aset tanah lainnya yang paling banyak terjadi adalah tumpang tindih hak dan sengketa dengan Desa Adat terutama untuk tanah dan bangunan berupa sekolah.

“Sehingga diperlukan adanya peraturan daerah (perda) yang mengatur penyelesaian sengketa tersebut,” ujar Budi Waluya.

Selain aset tanah, KPK juga menyoroti terkait penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) dari para pengembang kepada pemda.

Karena hingga saat ini masih sedikit pemda yang berhasil mengambil hak PSU tersebut karena belum menerbitkan perda terkait penyerahan PSU, serta belum memiliki database PSU yang memadai.

“Beberapa pemda yang memiliki potensi untuk menerima penyerahan PSU dari pengembang antara lain Pemkab Buleleng 180 lokasi pengembangan, Karangasem 33 dan Tabanan 22,” terangnya.

BACA JUGA:  1.865 CPNS di Karangasem Ikuti Seleksi Kompetensi Dasar

Sementara itu, terkait piutang pajak dilaporkan bahwa rata-rata capaian penagihan pajak tertunggak oleh pemkab/pemkot hingga Desember 2021 atas akumulasi tunggakan piutang pajak per 31 Desember 2020 hanya sebesar 8,2 persen.

Hal ini disebabkan kemampuan membayar dari para wajib pajak/wajib pungut yang menurun drastis akibat pandemi Covid-19 terutama pada sektor pajak hotel, hiburan dan restoran.

Untuk diketahui, sebelumnya KPK menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) capaian program pemberantasan korupsi terintegrasi, khususnya terkait manajemen aset daerah dan optimalisasi pajak daerah.

Monev dengan jajaran Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektur, Kepala BPKAD/Bapenda, Kepala Dinas PUPR/Perkim di wilayah Provinsi Bali berlangsung dua hari, 22-23 Desember 2021 di Aula Inspektorat Provinsi Bali. (agw)