Serahkan DIPA Rp11,24 Triliun, Gubernur Koster Minta Bupati/Wali Kota Kelola Anggaran Tepat Sasaran

Gubernur Wayan Koster didampingi Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama menyerahkan DIPA kepada Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta. (FOTO : ist)

Beritabalionline.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 kepada bupati/wali kota dan instansi vertikal di lingkup Provinsi Bali, Selasa (7/12/2021),

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA secara nasional oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para Menteri, Gubernur, dan Pimpinan Lembaga Non-Kementerian, pada Senin, 29 November 2021 lalu secara daring dari Istana Negara, Jakarta.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menekankan, dengan dilaksanakannya penyerahan DIPA pada awal bulan Desember 2021 ini, diharapkan Kementerian/Lembaga dan daerah bisa langsung melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2022, dan dipastikan bisa direalisasikan mulai awal bulan Januari tahun depan.

Secara substansial, DIPA bermakna sebagai penjabaran program pembangunan dan pelayanan yang merupakan amanah rakyat yang harus direalisasikan dengan penuh tanggung jawab.

“Saya minta pengelola anggaran harus membawa perubahan, setiap program yang dibuat harus tepat sasaran dan tepat waktu serta memberikan kesejahteran kepada masyarakat. Jadi saya minta kerja yang optimal karena Pusat sudah optimal membantu kita di Provinsi Bali terutama dalam anggaran,” kata Gubernur Koster.

Selanjutnya, Gubernur Bali menekankan para pengelola anggaran agar terus melanjutkan sinergi program dan kegiatan lintas Kementerian/Lembaga untuk menciptakan kebijakan yang utuh, komprehensif, dan berkesinambungan.

Selain itu, Gubernur Koster dalam kerangka pembangunan daerah Bali, sesuai Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru”, kembali menekankan kepada seluruh bupati/wali kota dan pimpinan instansi vertikal di Bali, untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2022 mendatang.

BACA JUGA:  Kawasan Pantai Seminyak Ramai Pengunjung, Kodim Badung Lakukan Ini

“Jangan ada ego sektoral, atau ego kewilayahan, semuanya harus terintegrasi dan terkoordinasi. Dalam melaksanakan program, jangan lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran atau hanya sekedar merealisasikan program 100 persen. Justru yang terpenting adalah merealisasikan program sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

“Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Saya berkewajiban mengingatkan seluruh bupati/wali kota dan pimpinan instansi vertikal di Provinsi Bali, agar senantiasa menjaga komitmen untuk mensukseskan pembangunan daerah Bali sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Fungsi pembinaan dan pengawasan melekat pada fungsi koordinasi, sehingga melalui kebersamaan akan terbangun sistem kerja dan program yang terintegrasi. “One Island, One Management, and One Commando harus bisa kita terapkan sebagai prinsip dalam menata pembangunan daerah Bali,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho mengatakan bahwa DIPA Tahun 2022 ditetapkan dan diserahkan di awal Desember dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan dapat langsung dimulai di awal tahun dan dengan harapan agar dapat mendukung penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, dan berbagai prioritas pembangunan.

Dijelaskan, alokasi anggaran untuk Provinsi Bali tahun 2022 sebesar Rp22,37 triliun terdiri dari Belanja K/L: Rp11.24 Triliun, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD): Rp11.13 triliun.

Diharapkan, dengan adanya penyerahan DIPA ini dapat dilakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa/lelang dan percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta Optimalisasi peran aparat pengawasan internal untuk mengawal pelaksanaan progran dan kegiatan. *tik