Bantah Halangi Kebebasan Berpendapat saat AMP Gelar Demo, PGN: Kami Bela Negara

(Ki-ka) Daniar Tri Sasongko, Gus Yadi dan AA Brahmantara di Markas PGN Bali. (FOTO : Agung Widodo/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) membantah tudingan menghalang-halangi kebebasan berpendapat di muka umum seperti saat aksi demo oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).

“Kami paham mengeluarkan pendapat di muka umum dilindungi Undang-undang, dan anggota PGN selalu kami bekali pengetahuan-pengetahuan di bidang hukum,” kata Ketua PGN Wilayah Bali Daniar Tri Sasongko, Sabtu (4/12/2021) di Denpasar.

Namun demikian kata Daniar, jika dalam demo sudah muncul kalimat ingin keluar dari NKRI, hal tersebut tidak bisa dibiarkan karena sudah dianggap makar.

“Nah setiap demo, mereka (AMP) selalu menyatakan seperti itu, ingin keluar dari Indonesia. Ini sudah kami laporkan ke Polda Bali sejak 3 bulan lalu, namun sampai saat ini belum ada kejelasan hukum,” ucapnya.

Disinggung kapasitas PGN yang selalu turun ketika ada aksi demo terutama oleh AMP, Daniar menyatakan pihaknya memiliki kewajiban untuk bela negara.

“Untuk kewenangan tentu ada di tangan pemerintah yang di dalamnya ada aparat keamanan yakni TNI dan Polri. Tapi untuk bela negara, siapapun punya kewajiban, tidak hanya kami di PGN,” tegasnya.

Di tempat yang sama Panglima Komando PGN Wilayah Bali dan Indonesia Timur, Gus Yadi menerangkan kronologi awal pihaknya turun hingga akhirnya terjadi kericuhan saat demo AMP di Bundaran Renon, Denpasar beberapa hari lalu.

Di mana dalam orasinya AMP dan Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua (FRIUWP) mencaci maki Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menyampaikan kata-kata yang melecehkan TNI/Polri, serta meminta hak menentukan nasib mereka sendiri atau referendum.

“Sosok pembaca tuntutan dari AMP dan FRIPM justru adalah bukan dari orang Papua asli,” sebutnya.

BACA JUGA:  Gubernur Koster Godok Regulasi Perlindungan Sumber Air

PGN Bali kemudian meminta pihak kepolisian untuk membubarkan aksi AMP dan FRIPM karena tuntutan serta statement atau pernyataannya sudah termasuk makar dan cenderung memberontak dengan kekerasan kepada NKRI.

Di sana terjadi aksi dorong antara PGN Bali dengan AMP dan FRIPM, yang kemudian berujung dengan pelemparan batu dan bambu oleh peserta demo hingga mengakibatkan puluhan anggota PGN luka-luka.

Dengan adanya kejadian tersebut, Patriot Garuda Nusantara Bali meminta Menteri Dalam Negeri untuk memanggil Gubernur Papua serta bupati/wali kota di mana adanya gerakan-gerakan propaganda AMP dan FRIPM yang dilakukan di Papua. (agw)