Tiap Satu Bulan Terjadi 1.000 Kasus Kekerasan pada Anak

Foto ilustrasi kekerasan pada anak. (FOTO : ist)

Beritabalionline.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyebut jika kasus kekerasan yang dialami anak-anak selama tahun 2021 sangatlah tinggi, tercatat sudah ada sekitar 11.149 kasus yang ditangani kementerian tersebut.

“Data yang ada kepada kami, dalam sistem informasi online Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2021, selama 10 bulan saja sudah ada 11.149 kasus di bagi 10 jadi 1 bulan sekitar 1.000-an kasus,” kata Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kemen PPPA, Robert Parlindungan Sitinjak di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Tingginya angka kekerasan maupun pelecehan terhadap anak, kata Robert, semakin pesat dengan kehadarian beragam teknologi. Termasuk kasus pornografi dengan modus game online yang diungkap Bareskrim Polri.

“Ini semakin kompleks dengan adanya teknologinyang semakin pesat. Bahwa ornografi ini salah satu yang dapat merusak. Jadi pornografi ini bisa menimbulkan malasah serius sekaligus pergeseran prilaku emosi dan prilaku sosial anak,” jelasnya.

Atas hal tersebut KemenPPPA, kata Robert, tengah berencana menyusun peta jalan perlindungan anak di ranah daring atau road child online protection untuk melindungi anak-anak dari kekerasan maupun pelecehan seksual.

“Peta jalan ini menjadi pedoman yang harus dipatuhi dan dipedomani oleh, seluruh Kementerian Lembaga, dunia usaha, masyarakat, serta stakeholder , dalam upaya pencegahan dan menahan eksploitasi anak di ranah daring,” jelasnya.

Adapun peta jalan tersebut rencananya akan disusun KemenPPPA melibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Narkotika Nasional (BNN), Lembaga Perlindunga Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta sejumlah organisasi pemerhati perlindungan anak.

“Kami sama-sama menyusun peta jalan perlindungan, anak di ranah daring ini. Ini kan merupakan sejarah ya (kasus pelecehan seksual melalui via daring). Jadi kita tidak bisa menunggu besok, tidak bisa menunggu bulan depan, tahun depan,” tuturnya.

BACA JUGA:  Kapolri Perintahkan Kapolda Se-Indonesia Tindak Tegas Praktik 'Rentenir' Berkedok Pinjol

Di sisi lain, Robert mengatakan fokus peta jalan tersebut ditunjukan untuk pencegahan serta perlindungan. Sementara terkait perlindungan, tetap akan ditangani pihak kepolisian.

“Untuk penegakan hukumnya kita serahkan kepada kepolisian kita percaya. Tetapi juga, pencegahan dan perlindungannya kita bersama-sama KemenPPPA untuk menyesuaikan itu,” ucapnya. (sdn/itn)