Sidang Paripurna DPRD Klungkung, Eksekutif Sebut PAD 2022 Dirancang Turun Rp35 Miliar

Sidang Paripurna DPRD KLungkung atas Pandangan Umum seluruh Fraksi terhadap Jawaban Eksekutif. (FOTO : ist)

Beritabalionline.com – Wakil Bupati Klungkung, I Made Kasta mewakili bupati  menyampaikan Jawaban Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Klungkung terkait Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022 di ruang rapat Sabha Nawa Natya DPRD Kabupaten Klungkung, Rabu (24/11/2021).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD, Anak Agung Gde Anom,SH, dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Wayan Baru dan Tjokorda Gede Agung serta anggota DPRD Kabupaten Klungkung. Rapat Paripurna juga dilaksanakan melalui video conference yang diikuti seluruh OPD di lingkungan Pemkab Klungkung.

Pandangan Umum seluruh fraksi disampaikan secara berturut-turut melalui Drs I Wayan Mardanadari Fraksi Partai Golkar, Ida Ayu Made Gayatri, SH dari Fraksi Partai Nasdem; Sdr I Wayan Buda Parwata SP dari Fraksi Partai Hanura, I Made Jana, A.Md Par, SE dari Fraksi Persatuan Demokrat, Ni Ketut Sukarni dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, I Wayan Suarta dari Fraksi Partai Gerindra.

“Pertanyaan dan saran dari Fraksi Partai Golkar mengenai keberadaan tenaga kontrak kami sepakat agar diperhatikan. Tentu harus proporsional dan profesional dan ini dapat dicapai dengan penerapan aplikasi e-jasa,” ujar Wabup Kasta.

Terkait pinjaman Pemulihan Ekonomi Daerah, ia mengatakan bahwa proses ini masih berlangsung. Saat ini, informasi yang diterima dari pihak PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), pinjaman kita sudah setujui. Dana ini dipergunakan untuk pekerjaan peningkatan Jalan Batukandik–Guyangan, Nusa Penida senilai Rp3 miliar lebih.

Mengenai belanja hibah dapat jelaskan bahwa memang hibah uang kepada masyarakat untuk kegiatan fisik tahun 2021 yang tidak terealisasikan di tahun anggaran 2021 telah dianggarkan kembali dalam RAPBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 50 persen.

BACA JUGA:  Hari Ini, Kasus Positif Covid-19 di Kota Denpasar Kembali Meroket

Hal ini, kata wabup, semata-mata untuk menjaga konsistensi perencanaan yang telah disusun dalam RKPD dan dituangkan dalam KUA PPAS yang telah kita sepakati bersama. Tentu kami komit terhadap belanja hibah ini dan jika disepakati bersama untuk menjadi 100% sesuai anggaran tahun 2021, maka anggaran hibah ini dicantumkan dalam RAPBD 2022 yang akan kita setujui bersama.

Mengenai saran untuk belanja pegawai khususnya untuk CPNS, ASN dan P3K yang lulus seleksi 2021 agar diakomodir. Hal itu termasuk tenaga kesehatan kami akui saat ini hanya ada 1 -2 orang petugas. Kedepan akan dilakukan penempatan yang lebih proporsional sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.

Sementara itu jawaban atau tanggapan atas pertanyaan dan saran dari Fraksi Partai Nasdem terkait penanganan virus Covid-19, Wabup menyampaikan terima kasih. “Sudah tentu semua ketentuan baik dari provinsi maupun pemerintah pusat akan kami ikuti,” ujarnya.

Menanggapi saran dari Fraksi Partai Hanura terkait pendapatan transfer dalam RAPBD 2022 sebesar Rp786 miliar lebih, dikatakan bahwa pinjaman PEN tidak termasuk dalam pendapatan ini. Pinjaman PEN akan masuk sebagai penerimaan pinjaman dalam kelompok penerimaan pembiayaan sedangkan biaya-biaya pinjaman PEN telah dianggarkan.

“Namun justru kegiatan yang akan dilaksanakan bersumber dari pinjaman PEN belum dianggarkan sehingga dalam pidato kami di awal telah kami sampaikan akan dianggarkan untuk dapat masuk dalam RAPBD 2022 yang disetujui bersama,” katanya.

Sementara menanggapi pertanyaan, catatan dan saran dari Fraksi Persatuan Demokrat terkait pendapatan daerah dijelaskan wabup, secara keseluruhan dibandingkan dengan APBD induk 2021 pendapatan daerah tahun anggaran 2022 dirancang turun. PAD dirancang turun Rp35 miliar lebih, pendapatan transfer dirancang turun Rp5 miliar lebih, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang dirancang masih tetap.

BACA JUGA:  WN Ukraina Ditemukan Tewas dengan Bertolak Pinggang di Tempat Tidur

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai PDI Perjuangan terkait saran agar promosi pariwisata dilaksanakan secara digital,  Wabu Kasta mengatakan bahwa pada prinsipnya pihak eksekutif memiliki pandangan yang sama. “Kami memang merancang Festival Nusa Penida tahun 2022 secara virtual dan live streaming youtube serta tidak melibatkan massa dalam jumlah yang besar,” katanya.

Dijelaskan, Festival Nusa Penida tetap dilaksanakan sebagai ajang promosi pariwisata dan destinasi pariwisata secara digital yang dapat dijangkau secara luas (seluruh dunia). “Kegiatan ini kita lakukan untuk menjaga agar Nusa Penida tetap dikenal dan semakin dikenal dan ketika situasi normal kembali, kita tidak ketinggalan merebut kesempatan dari sektor pariwisata,” ucapnya.

“Sedangkan terkait penyusunan anggaran, kami berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dengan tetap menjaga konsistensi dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan sampai penganggaran APBD,” pungkasnya. (sgn)