Pemprov Bali Dorong Penguatan dan Pembenahan Desa Adat

Gubernur Bali, I Wayan Koster. (FOTO : Ist)

Beritabalionline.com – Gubernur Bali, I Wayan Koster mengadakan dialog tatap muka dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan se-Bali dalam Pasamuhan Agung II MDA di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali pada Rabu (Buda Umanis Julungwangi), 27 Oktober 2021.

Tatap muka dilakukan seusai Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri acara Penyerahan Kredit Mesari Pada Klaster Pangan Bank BPD Bali di Amed, Purwakerthi, Karangasem.

Di depan peserta Pasamuhan Agung II MDA, Gubernur Wayan Koster menyampaikan kesempatan bertemu langsung dengan jajaran MDA Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan adalah momen langka, karena situasi pandemi yang telah berlangsung satu setengah tahun ini.

Gubernur Koster menegaskan memperkuat adat, budaya dan kearifan lokal menjadi prioritas pertama. Karena adat istiadat merupakan modal utama dalam pembangunan Bali.  Secara esensial, prioritas ditujukan pada penguatan 1.493 desa adat yang menjadi warisan leluhur (Ida Bhatara Mpu Kuturan, red).

“Semua pengurus MDA harus paham betul, secara lahir dan bathin, serta secara utuh tentang desa adat karena ada unsur niskalanya. Kalau mau jadi pengurus, sejak awal harus sadar sesadar-sadarnya, punya niat baik, luhur dan lurus, karena yang bersangkutan membawa misi mulia dari para leluhur,” ucap Gubernur Koster.

Ia juga mengingatkan, seorang prajuru juga harus menunjukkan perilaku yang arif, bijak, tegakkan yang belum tegak, luruskan yang bengkok dan membenahi yang belum baik. “Bukan sebaliknya, membuat keruh suasana hingga memicu perpecahan,” imbuhnya.

Pemprov Bali terus mendorong penguatan, pembenahan atau perbaikan desa adat. Langkah itu telah diawali dengan lahirnya Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Untuk bisa meloloskan Perda ini, butuh waktu panjang dan tidak gampang, banyak yang skeptis dan pesimis.

BACA JUGA:  Wisatawan Tiongkok Menurun, Gubernur Koster Akan Proklamirkan Penanganan

“Saya turun langsung mengawal Perda ini, hingga akhirnya lolos di Kemendagri. Setelah jadi, Perda ini menjadi acuan bagi sejumlah daerah untuk merancang regulasi serupa. Meski Perda ini banyak dicontoh daerah lain, tapi substansi desa adat di Bali berbeda dengan daerah lain,” jelasnya.

Desa adat di Bali lengkap sekali, ibarat entitas negara yang paling kecil. Punya rakyat, punya organisasi legislasi untuk merancang aturan, ada hukumnya dalam bentuk Saba Desa, Awig-awig dan Pararem. Ini sebuah karya yang luar biasa, kalau tak bisa menjalankan, kualat dan keterlaluan namanya. Ini yang harus dihayati dan betul-betul dipahami secara utuh, bukan untuk gaya-gayaan.

Selain membuat regulasi, untuk mendorong penguatan Desa Adat, Pemprov Bali juga mengucurkan bantuan sebesar Rp 300 juta untuk 1.493 Desa Adat yang tersebar di seluruh Bali. Menyesuaikan dengan pendapatan daerah, Gubernur berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah bantuan untuk Desa Adat mengingat perannya yang sangat strategis. (tik)