Kenapa Pinjol Ilegal Sulit Diberangus? Ini Penjelasan Satgas Waspada Investasi

Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam Lumban Tobing. (FOTO : Agung Widodo/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – Selama tiga tahun terakhir ini Satgas Waspada Investasi (SWI) mengklaim telah membekukan dan menutup 3.515 financial technology atau biasa disebut dengan pinjaman online (pinjol) ilegal.

“Mereka kita hentikan aktifitasnya dan kita blokir, kita umumkan ke masyarakat dan kita laporkan ke polisi untuk penanganan selanjutnya,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing dalam temu wartawan, Jumat (22/10/2021) di Denpasar.

Ia menyebut bukan perkara mudah untuk dapat memblokir akun pinjaman online ilegal. Dari ribuan akun ucap Tongam, 34 persen server pinjaman online ilegal ada di luar negeri.

“Karena digital, hari ini kita blokir besok mereka bikin akun baru dengan ganti nama. Sangat mudah mereka buat. Dari pengecekan yang kita lakukan di Kominfo, 34 persen server pinjol ini ada di luar negeri,” terangnya.

Tongam mengatakan, meski banyak korban, masih ada saja masyarakat yang berani meminjam. Bahkan ada juga yang meminjam lebih dari satu pinjol ilegal.

Hal ini lantaran kurangnya pemahaman masyarakat, tidak melakukan pengecekan legalitas serta kebutuhan mendesak sehingga masyarakat nekat meminjam.

Belum lagi syarat meminjam sangat mudah, di mana masyarakat cukup menunjukkan KTP dan foto diri, pinjaman langsung cair.

“Padahal mereka menetapkan suku bunga tinggi dan denda tidak terbatas. Pinjam Rp1 juta hanya ditransfer Rp600 ribu,” ucapnya.

“Bunganya yang dalam perjanjian contohnya setengah persen per hari, bisa tiga persen. Jangka waktu yang awalnya 90 hari, nyatanya hanya 7 hari. Jadi ini jebakan. Belum lagi teror atau intimidasi jika masyarakat tidak bisa membayar,” jelasnya.

Ia lantas menyarankan masyarakat jika menerima teror atau ancaman dari pinjaman online ilegal, agar segera melapor ke kantor polisi.

BACA JUGA:  Proses Produksi Garam Kusamba Manfaatkan Teknologi

Di tempat yang sama Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Giri Tribroto mengatakan, sebelumnya ada satu pinjaman online di Denpasar yang terdaftar di OJK.

Namun pada akhirnya status terdaftar tidak dilanjutkan dikarenakan pinjaman online tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan untuk menjadi berizin.

“Untuk yang sebelumnya terdaftar dan dikembalikan statusnya karena tidak mampu memenuhi persyaratan untuk berizin, kami tidak menerima adanya aduan baik itu ancaman maupun teror,” jelasnya. (agw)