Kepada PBB, Pemprov Bali Sampaikan Covid-19 Mulai Terkendali

Made Rentin (dua dari kiri) berpose bersama tim PBB dan Pemerintah Indonesia usai melakukan pembahasan di Nusa Dua, Bali,. (FOTO : Ist)

Beritabalionline.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali Made Rentin menyampaikan kepada tim Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terkait situasi penyebaran Covid-19 di Bali, yang mulai terkendali.

Tim PBB berada di Bali guna melakukan pembahasan dengan Pemerintah Indonesia terkait akan dilaksanakannya Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Nusa Dua, Bali pada 2022.

“Koordinasi dan kehadiran kedua belah pihak ini akan memberikan masukan-masukan penting, khususnya di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga kini. Di tengah pertemuan kedua pihak ini saya sampaikan terkait Covid-19 di Bali sudah terkendali tetapi risiko penyebaran tetap ada,” ujar Made Rentin Senin (18/10/2021).

Selain soal Covid-19, Made Rentin yang juga Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Bali kepada tim PBB juga menyampaikan bahwa seluruh wilayah administrasi di tingkat kabupaten dan kota di Pulau Dewata berada pada zona risiko rendah saat ini.

“Pada tanggal 14 Oktober 2021, Pemerintah Pusat bersama Pemprov Bali telah memutuskan membuka border bagi pelaku perjalanan dari luar negeri masuk ke Bali, sampai saat ini diputuskan sebanyak 19 negara diperbolehkan masuk,” ujar Rentin mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Rentin mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan mulai dari penyusunan pedoman, seperti akomodasi karantina dan simulasi untuk menerima pelaku pejalanan dari luar negeri.

Dalam mempersiapkan gelaran internasional ini, Pemprov Bali telah melakukan beberapa persiapan, antara lain melakukan sertifikasi CHSE tempat akomodasi, venue serta fasilitas pendukung. Pemprov Bali juga telah menyiapkan pelaksanaan sertifikasi kesiapsiagaan bencana, khususnya di kawasan ITDC.

BACA JUGA:  Pria Asal Jatim Ditemukan Tak Bernyawa di Gudang Buah

“Kami juga melakukan pemutakhiran rencana kontinjensi dan protap penanggulangan bencana, termasuk Covid-19 serta upaya strategis pengendalian pandemi maupun optimalisasi pengawasan penerapan prokes dan pengetatan pintu masuk Bali,” ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah danPenanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sudirman berharap penyelenggaraan GPDRR ketujuh tahun depan dapat menjadi momentum untuk kembali pulih dan membangun ketangguhan dari pandemi dan bencana lainnya, dengan penguatan pada pengurangan risiko bencana dalam menyikapi risiko sistemik.

Sementara Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si. menyampaikan, Pemerintah Indonesa telah menyiapkan kebijakan dan strategi percepatan penanganan Covid-19, yang dilakukan dengan kolaborasi multipihak.

“Namun memperhatikan kemungkinan perkembangan masalah Covid-19 ke depan ini dalam persiapan Pemerintah Indonesia tetap menyiapkan beberapa alternatif skenario-skenario pelaksanaannya,” ujar Raditya.

Di hadapan tim PBB, Raditya menekankan bahwa Presiden RI Joko Widodo dan legislatif memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan GPDRR 2022 di Bali.

Selain itu, Raditya menyatakan isu yang tidak kalah penting yaitu kesiapsiagaan bencana, tak hanya Covid-19 tetapi juga ancaman bencana alam, seperti gempa bumi dan erupsi gunung api yang sempat mengalami erupsi beberapa tahun lalu.

Agenda diskusi perwakilan kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi serta tim PBB memfokuskan pada beberapa isu, seperti tempat penyelenggaraan, fasilitas, substansi, aksesibiitas, keamanan dan keselamatan, protokol, media, komunikasi, jaringan IT, dan isu lain, khususnya antisipasi dampak Covid-19. (*/red)