Kuasa Hukum Hendra Kurniawan Protes Pemberitaan Media Sebut Kliennya Bandar Narkoba

Kuasa Hukum Hendra Kurniawan, Agus Dwi Hariyanto, SH., MH. (FOTO : Ist)

Beritabalionline.com – Kuasa hukum Hendra Kurniawan terpidana kasus narkotika yang beberapa waktu lalu di layar ke Lapas Nusa Kambangan, Agus Dwi Hariyanto SH., MH tidak terima jika kliennya disebut bandar narkoba.

Pengacara yang akrab disapa Hariyanto ini pun bertanya, “Dari mana media mengetahui atau mendapatkan data bila Hendra Kurniawan adalah bandar narkoba?”

“Dasar media menyebut klien kami (Handra Kurniawan, red) adalah badar narkotika itu apa?” tanya Hariyanti.

Karena itu, lanjut Hariyanto, pihaknya sangat keberatan terhadap sejumlah pemberitaan media yang menyebut Hendra Kurniawan adalah bandar narkoba.

Dikatakan pula, jika melihat barang bukti narkoba pada saat Hendra ditangkap petugas BNN sebanyak 420 gram sabu, maka sangat tidak masuk akal bila kliennya disebut sebagai bandar narkoba.

“Disamping itu saat berada dalam Lapastik Bangli, yang bersangkutan juga tidak pernah melakukan aktivitas atau transaksi narkoba. Jadi, dari mana klien kami bisa dikatakan¬† bandar,” terang Hariyanto, Kamis (14/10/2021).

Karena itu, Hariyanto berharap agar media yang menyebut Hendra Kurniawan adalah bandar untuk meralat atau memperbaiki penyebutan kata bandar narkoba itu.

“Harapan kami media yang menyebut klien kami adalah bandar narkoba agar bisa meralat tulisan itu, sebab bagi kami tidak ada dasar kuat yang menyebut bahwa klien kami Hendra Kurniawan adalah bandar,” harapnya.

Sementara menyangkut soal pemindahan kliennya ke Lapas Nusa Kambangan, Hariyanto mengatakan itu bukan persoalan yang harus dibesarkan besarkan.

“Soal perpindahan ini kan kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM, jadi kami juga tidak bisa berbuat apa, karena itu kami pun mohon agar jangan dibesar-besarkan,” pungkasnya.

BACA JUGA:  Istri Polisi Selingkuh dengan Oknum Sekuriti Bandara Ditetapkan sebagai Tersangka

Seperti diketahui, Hendra Kurniawan sebelumnya divonis 15 tahun penjara karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar. Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. (sar)