Aktivis Antikorupsi Pertanyakan Penghentian Kasus Pengadaan Seragam Oleh Kejari Badung

Aktivis antikorupsi, I Nyoman Mardika. (FOTO : Sar/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – Keputusan Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung menghentikan pengusutan kasus dugaan penyelewengan anggaran pengadaan seragam sekolah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Badung mendapat sorotan tajam dari aktivis antikorupsi, I Nyoman Mardika.

Nyoman Mardika yang ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (7/10/2021) mengatakan sangat menyayangkan keputusan yang diambil Kejari Badung.”Saya sangat menyayangkan kasus pengadaan seragam ini dihentikan,” katanya.

Apalagi menurut pria yang akrab disapa Mardika, penghentian pengusutan kasus hanya karena kesulitan menghitung kerugian negara, baik yang dilakukan oleh Kejari Badung maupun pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Bali.

Menurut Mardika, sangat tidak masuk akal bila BPKP selaku pihak yang memiliki kemampuan dan tugas dalam menghitung kerugian negara tidak mampu melaksanakan tugasnya.”Aneh saja, masak BPKP kesulitan dalam menghitung kerugian negara, kan kita tahu orang-orang yang bekerja di BPKP memiliki kemampuan dan ahli dibidang penghitungan kerugian negara,” jelasnya.

Selain itu, Mardika juga sedikit bingung dengan alasan lain penghentian pengusutan karena seragam sudah dibagikan dan sudah ada asas pemanfaatannya.”Asas pemanfaatan ini juga tidak bisa dijadikan alasan, berarti sama saja dengan ada korupsi, dikembalikan kerugian terus kasus ditutup, kan tidak bisa seperti itu,” ungkapnya.

Meski demikian, Mardika tidak mau memaksakan agar kasus ini kembali dibuka. Dia hanya menyoroti soal alasan Kejaksaan menghentikan persoalan ini.

“Saya tidak memaksakan kasusnya harus lanjut, kalau memang tidak cukup bukti, ya memang harus dihentikan. Saya cuma merasa aneh, kasus dihentikan karena BPKP sulit menghitung kerugian negara ini,” pungkasnya.

Seperti beritakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Badung secara resmi menghentikan kasus dugaan penyelewengan pengadaan seragam sekolah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Badung dengan alasan kekurangan bukti dan alat bukti.

BACA JUGA:  Bawa Kabur Mobil Warga, Brimob Gadungan Ditembak Polisi

Hal itu dikatakan Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Dewa Lanang Raharja belum lama ini. “Kasusnya sudah dihentikan sejak bulan Maret 2021 lalu,” demikian pejabat yang akrab dipanggil Dewa Lanang saat dikonfirmasi, belum lama ini. (sar)