Kasus Oknum Mantan Kades Jual Tanah Warga di Nusa Penida, ini Kata BPN Bali

Polda Bali saat ekspose pengungkapan kasus penjualan tanah oleh mantan Kades. (FOTO : Agung Widodo/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – Kasus penjualan tanah seluas 5,5 hektar oleh mantan Kepala Desa (Kades) di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung bernama I Ketut Tamtam (53) ditengarai melibatkan oknum tertentu.

“Kalau melihat kasusnya, ini murni dilakukan oleh dia (Ketut Tamtam) sendiri,” ucap Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Ketut Mangku, Rabu (15/9/2021) di Denpasar.

Menurutnya, BPN akan melakukan proses pensertifikatan tanah ketika ada permohonan serta secara administrasi dinyatakan telah lengkap.

Ketut Mangku lantas menerangkan, ada beberapa hal yang mengakibatkan munculnya persoalan kasus sengketa tanah.

Di antaranya adalah tanah yang awalnya bernilai rendah namun dikemudikan hari harganya naik, di sana akan ada oknum-oknum masyarakat mencari celah agar bisa mendapatkan tanah tersebut.

“Seperti yang dilakukan oleh Ketut Tamtam, karena ia menjabat sebagai kepala desa, ia lalu memanfaatkan jabatannya untuk melakukan perbuatan itu,” jelasnya.

Sementara terkait dengan kasus yang menjerat Ketut Tamtam, pihaknya menunggu proses hukum lebih lanjut. Jika nantinya pihak pemilik tanah melakukan gugatan dan gugatannya dikabulkan, maka sertifikat tanah yang sudah terbit dapat dibatalkan.

Diberitakan sebelumnya, polisi mengungkap kasus penjualan tanah yang dilakukan mantan salah satu kepala desa di daerah Nusa Penida, Klungkung.

Kasus ini bermula ketika orangtua I Nyoman Tangkas (pelapor) meminta pelaku untuk membantu mensertifikatkan tanahhnya yang berbentuk tegalan pada 2012 silam.

Namun oleh pelaku, tanah milik korban justru disertifikatkan atas namanya sendiri dan hal itu tidak diketahui pihak pemilik tanah.

Pada bulan Mei 2016, tersangka menawarkan tanah yang telah dipecah menjadi 4 sertifikat tersebut kepada seorang pembeli bernama Ni Made Murniati.

BACA JUGA:  Proyek Fisik di Abang Butuh Anggaran 29 Miliar

Tersangka dan Made Murniati lalu mendatangi kantor notaris di daerah Klungkung untuk melakukan perjanjian jual beli tanah.

“Di sana tersangka meyakinkan bahwa tanah yang dijual adalah tanah miliknya. Setelah itu keduanya sepakat dan oleh Made Murniati tanah dibeli seharga Rp832 juta,” terang Kombes Ary.

Belakangan, anak pemilik tanah mengetahui. Mereka kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klungkung pada 2018.

Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polda Bali pada bulan Maret 2021. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan hingga gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan Ketut Tamtan sebagai tersangka pada 14 Juli 2021.

“Dalam kasus ini kami hanya menetapkan Ketut sebagai tersangka. Untuk notaris dan lainnya hanya sebagai saksi,” ucap Dirkrimum.

Saat ini, berkas perkaranya dinyatakan lengkap (21) dan tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bali pada 30 Agustus 2021. (agw)