Sertifikat Palsu Pura Luhur Uluwatu Dipertanyakan, Ini Kata Polisi

Ketut Sudikerta (baju putih) saat sidang di PN Denpasar,  beberapa tahun lalu. (FOTO : ist)

Beritabalionline.com – Kasus pemalsuan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 5048 milik Pura Luhur/Jurit Uluwatu Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, yang menjerat mantan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta, hingga ia divonis 6 tahun pidana penjara telah selesai.

Polda Bali melalui Penyidik Unit V Subdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Umum akhirnya mengembalikan dokumen SHM seluas 38.650 berlabel “B” itu kepada pihak yang berhak melalui Notaris Nyoman Sudjarni SH.

“Ya benar, dokumen SHM asli sudah dikembalikan ke Notaris. Pengembalian SHM berlangsung pada Jumat 30 Juli 2021 lalu oleh penyidik Unit V Subdit 1 Ditreskrimum Polda Bali,” kata Kepala Bidang Humas Polda Bali Kombes Pol Syamsi kepada awak media, Rabu (8/9/2021) di Denpasar.

Namun demikian, diperoleh informasi ada masyarakat yang masih mempertanyakan tentang keberadaan SHM nomor 5048/Jimbaran berlabel “A”, dokumen palsu yang disita dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung.

Masyarakat ingin memastikan apakah SHM tersebut dimusnahkan ataukah masih dijadikan barang bukti sitaan oleh pihak kepolisian.

Terkait hal itu, Kombes Syamsi menjelaskan bahwa untuk sementara SHM nomor 5048/Jimbaran berlabel “A” yang merupakan dokumen palsu saat ini tetap disita oleh penyidik.

“Sertifikat palsu tetap dipegang oleh penyidik, tidak dikembalikan ke BPN karena itu palsu,” ujar mantan Kabid Humas Polda Bengkulu ini.

Untuk diketahui, kasus ini berawal dari laporan I Made Subakat pada tahun 2016 silam ke SPKT Polda Bali terkait dugaan pemalsuan SHM nomor 5048 tanah Puri Luhur/Jurit Uluwatu dengan terlapor Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung.

Dalam pemeriksaan, terlapor Wayan Wakil selaku terpidana 12 tahun kasus tindak pidana pencucian uang, penipuan atau pemalsuan bersama eks wagub Bali Ketut Sudikerta, mengaku dialah yang mengambil SHM nomor 5048 yang dititipkan pihak Pura Jurit ke Notaris Ni Nyoman Sudjarni dengan surat tanda terima tertanggal 15 Juli 2013.

BACA JUGA:  Nekat Embat Barang di Toko, Pria Ini Digelandang ke Kantor Polisi

Sedangkan keterlibatan terlapor Anak Agung Ngurah Agung yakni melepaskan hak tanah kepada PT. Marindo Gemilang berkedudukan di Surabaya berdasarkan akta nomor 50 tertanggal 20 Desember 2013 di Notaris Ketut Neli Asih SH.

Dari hasil pengecekan Labfor Bareskrim cabang Polresta Denpasar terungkap fakta bahwa surat tanda terima pada cap stempel dan tanda tangan Notaris Ni Nyoman Sudjarni dipalsukan pembuatannya oleh terlapor Wayan Wakil melalui percetakan alat printer scanner.

Di tengah penyelidikan ditemukan 2 SHM nomor 5048, salah satu di antaranya palsu yang kemudian disita dari kantor BPN Badung.

Pada akhirnya, penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tertanggal 22 Januari 2016 dengan alasan tidak cukup bukti dan membuat Laporan Polisi Model A nomor LA-A/28/1/2016/Bali/SPKT/20 Januari 2016 dengan terlapor Kadek Apsariani dkk (oknum BPN Badung).

Penyidik kembali mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyidikan nomor S.Tap/222b/VI/2021/Ditreskrimum tertanggal 9 Juni 2021 dan akhirnya menghentikan kasus pemalsuan terhadap perkara dua terlapor Wayan Wakil dan AA Ngurah Agung.

Menanggapi keluarnya surat ketetapan penghentian penyidikan tersebut, Kombes Pol Syamsi juga membenarkanya.

Menurutnya, hal ini dilakukan penyidik karena tersangka utamanya yakni mantan Kepala BPN Badung, Tri Nugraha (53) meninggal dunia diduga bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri di kamar mandi Kejaksaan Tinggi Bali.

Dalam kasus ini, almarhum Tri Nugraha yang kala itu menjabat Kepala BPN Kota Denpasar terlibat dugaan kasus gratifikasi dan pencucian uang beberapa sertifikat tanah, salah satunya SHM Pura Jurit Uluwatu, Pecatu.

“Jadi begini, SP3 ini dilakukan karena tersangka utamanya telah meninggal dunia yang bunuh diri itu (Tri Nugraha,-red),” beber dia.

Sementara soal pembuatan Laporan Polisi Model A tersebut, Kombes Syamsi menjelaskan pada saat penyelidikan ternyata mengarah ke mantan Kepala BPN Badung, Tri Nugraha.

BACA JUGA:  Kabur dari Polsek Kuta, Pelaku Jambret Seolah Ditelan Bumi

“Ya, saat penyelidikan ternyata mengarah kepada Kepala BPN Badung sehingga penyidik membuat laporan Polisi Model A,” terangnya.

Tentunya dengan pengembalian SHM nomor 5048 kepada Notaris Ni Nyoman Sudjarni, ditambahkan Syamsi, kasus pemalsuan tanah pura jurit telah berakhir.

“Karena tersangka utamanya meninggal dunia sehingga sertifikat asli dikembalikan kepada notaris. Sertifikat itu disita untuk pembanding saja (uji labfor),” tegasnya. (agw)