Sepanjang Agustus 2021, BNPB Catat 1.805 Bencana di Wilayah Indonesia

Banjir di Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. (FOTO : ist)

Beritabalionline.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.805 bencana alam terjadi dari awal Januari hingga akhir Agustus 2021. Selama periode ini, bencana hidrometeorologi basah masih mendominasi.

“Rinciannya, banjir sebanyak 733 kejadian, cuaca ekstrem 475, tanah longsor 342, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 205, gempa bumi 23, gelombang pasang dan abrasi 22 dan kekeringan 5 kali kejadian,” terang Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam siaran pers, Sabtu (4/9/2021).

Dampak dari sejumlah bencana tersebut, BNPB menyebut korban meninggal dunia sebanyak 508 jiwa, hilang 69, luka-luka 12.881 dan mengungsi atau menderita 5,8 juta jiwa.

Dari peta sebaran kejadian bencana kata Abdul Muhari, wilayah Kalimantan terdapat dua provinsi mengalami dua jenis bencana yang dipengaruhi oleh fenomena hidrometeorologi basah (curah hujan tinggi) dan hidrometeorologi kering (kekeringan).

Fenomena ini memicu banjir sekaligus dengan frekuensi yang cukup tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

“Kejadian banjir di Kalimantan Tengah tercatat 7 kali dan karhutla 11. Sedangkan banjir di Kalimantan Selatan terjadi 4 kali dan karhutla 10 kejadian,” jelasnya.

Melihat fenomena banjir dan karhutla dalam satu provinsi yang sebetulnya sudah terjadi sejak Juli lalu, BNPB berharap pemerintah daerah setempat melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan hingga ke tingkat masyarakat.

Hal ini disebabkan karena kejadian banjir dan karhutla pada satu provinsi akan memberikan paradigma baru sehingga memerlukan bentuk kesiapsiagaan yang berbeda.

Kesiapsiagaan dimaksud juga harus berjenjang dari hulu ke hilir, pusat hingga ke daerah.

Dimulai dengan informasi cuaca yang berpotensi membawa bahaya banjir, banjir bandang dan tanah longsor serta karhutla pada saat bersamaan, pemerintah daerah akan meneruskan informasi dan upaya-upaya kesiapsiagaan kepada lingkup administrasi yang lebih kecil dan komunitas.

BACA JUGA:  Kemendikbud Harap Penyelenggara Pendidikan di Daerah Ciptakan Inovasi di Tengah Pandemi Covid

“Dari sini kita mengharapkan peringatan dini bisa ditindaklanjuti dengan aksi segera atau early action. Namun hal tersebut tentu saja membutuhkan pendetilan informasi cuaca dari lembaga terkait sehingga pemerintah daerah bisa lebih jelas dalam memberikan panduan kepada masyarakat, misalnya kapan, siapa dan dimana saja yang harus evakuasi saat kondisi terjadi hujan deras,” jelasnya. (agw)