Cegah Transaksi Mencurigakan, Kemenkumham Audit Keuangan Notaris di Buleleng

Kepala Kantor Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk (tiga dari kiri) memimpin audit keuangan salah satu notaris di Buleleng. (FOTO : ist)

Beritabalionline.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali bersama dengan Majelis Pengawas Daerah melakukan audit kepatuhan langsung (on-site) terhadap salah satu notaris di Kabupaten Buleleng.

“Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung APU/PPT yaitu audit kepatuhan terhadap notaris dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ),” terang Kepala Kantor Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk, Minggu (5/9/2021) di Denpasar.

Pemeriksaan notaris ini kata Jamaruli, berkaitan erat dengan rekomendasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), karena PPATK merupakan lembaga yang berwenang menganalisa transaksi di atas Rp100 juta, termasuk akta yang dibuat notaris.

Dijelaskan, pemeriksaan ini merupakan perintah Undang-undang Kenotariatan yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Bali, sehingga notaris tidak merupakan bagian pengguna jasa untuk tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana terorisme.

“Kita mengingatkan juga kepada para notaris untuk bekerja sesuai aturan yang ada. Hal tersebut juga harus disesuaikan dengan tingkat resiko baik itu sedang maupun tinggi,” ucapnya.

Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah terkait penerapan PMPJ oleh notaris di wilayah.

Serta meningkatkan kepatuhan notaris dalam menerapkan PMPJ dan Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).

Berdasarkan hasil dari analisa PPATK untuk wilayah Provinsi Bali ada sekitar 113 notaris yang mempunyai tingkat resiko berbeda, 87 di antaranya memiliki resiko rendah, 23 tingkat resiko sedang, dan 87 tingkat tinggi dan sangat tinggi.

“Pengawasan ini sudah dilaksanakan di Kabupaten Gianyar, Tabanan dan Klungkung. Kegiatan ini bukan menyasar pada notaris yang bermasalah, tetapi yang mempunyai tingkat resiko yang tinggi dan sangat tinggi dalam melaksanakan transaksi bedasarkan audit analisa dari PPATK,” tegasnya. (agw)

BACA JUGA:  Bobol Kartu Kredit WN Inggris, Mahasiswi Asal Mauritania Dituntut 3,5 Tahun