OJK akan Tindak Tegas Finance yang Langgar Ketentuan

Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Giri Tribroto. (FOTO : ist)

Beritabalionline.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menindak tegas perusahaan pembiayaan apabila tenaga alih daya jasa penagihannya terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.

“Nantinya melalui Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) akan memberikan sanksi kepada pihak penyedia jasa penagihan yang melanggar ketentuan termasuk pencabutan izin kerja sama dan/atau pencabutan sertifikasi profesi penagihan pembiayaan dari pihak-pihak yang terlibat pada kasus tersebut,” tegas Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Giri Tribroto dalam siaran pers, Kamis (29/7/2021) di Denpasar.

Giri Subroto mengatakan, OJK meminta kepada seluruh perusahaan pembiayaan untuk mengevaluasi kebijakan dan prosedur serta proses bisnis perusahaan secara menyeluruh.

Antara lain evaluasi kebijakan dan prosedur terkait kerjasama dengan pihak ketiga tenaga alih daya dalam fungsi penagihan, pemberian sanksi yang tegas kepada pihak ketiga atas pelanggaran ketentuan yang berlaku, kebijakan penagihan dan penarikan kendaraan termasuk proses bisnis dalam pemberian surat kuasa dan tugas penarikan kendaraan serta kebijakan lain yang terkait.

“Dewan direksi perusahaan pembiayaan wajib memperhatikan dan menjalankan fungsi serta tanggungjawabnya untuk memastikan agar penggunaan tenaga alih daya dalam fungsi penagihan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, beretika yang baik dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” ucapnya.

OJK juga meminta perusahaan pembiayaan dan debitur untuk dapat bekerjasama dengan baik dalam menyelesaikan permasalahannya.

Perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa penagih agar dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan empati atas kondisi yang sedang berlangsung dan menghindari terjadinya moral hazard.

Sementara untuk debitur yang memiliki keluhan atau pengaduan dapat menyampaikan secara langsung ke perusahaan pembiayaan terkait untuk menempuh prosedur internal dispute resolution (IDR) atau menyampaikan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen melalui mekanisme internal Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) tanpa melibatkan pihak ketiga.

BACA JUGA:  Pemerintah Arab Saudi Belum Buka Akses, 700 Orang Jemaah Haji Asal Bali Batal Berangkat

“Apabila mekanisme tersebut dirasa belum memberikan jawaban yang memuaskan bagi debitur, dipersilakan menyampaikan pengaduan kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dengan melampirkan kronologi kejadian serta dokumen-dokumen pendukung agar dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Terkait peristiwa pengeroyokan hingga mengakibatkan satu orang meninggal dunia di Monang-maning, Jumat (23/7/2021 di Monang Maning, Denpasar, OJK Bali menyampaikan rasa belasungkawa terhadap korban dan keluarganya.

Pascakejadian, OJK Bali kemudian melakukan koordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Bali, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) di Bali dan anggota DPD RI.

“Peristiwa ini murni merupakan tindakan kriminal yang harus diproses hukum dan tidak ada kaitan dengan perusahaan jasa keuangan. Diharapkan peristiwa yang mengakibatkan adanya korban jiwa tidak terulang di kemudian hari,” pungkasnya. (agw)