KPK Keluarkan SE Terkait Pencegahan Korupsi di Industri Jasa Keuangan

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. (FOTO : ist)

Beritabalionline.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran (SE) KPK Nomor 19 tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021 Tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Industri Jasa Keuangan.

“KPK menilai pentingnya pencegahan korupsi pada industri jasa keuangan,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam siaran pers tertulis, Selasa (27/7/2021).

Dalam SE tersebut, KPK mengingatkan lembaga jasa keuangan dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri (PN) atau Penyelenggara Negara (PN) yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya, baik secara langsung atau disamarkan dalam bentuk fee marketing, collection fee, refund, atau penamaan lainnya.

KPK juga menyatakan bahwa pemberian berupa insentif untuk mendukung upaya promosi, pengembangan pasar, dan kegiatan operasional jasa keuangan lainnya yang berkaitan dengan instansi pemerintahan/BUMN/BUMD hanya dapat diberikan kepada instansi yakni melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak diberikan secara langsung kepada individu.

“Jika karena kondisi tertentu tidak dapat menolak gratifikasi, maka wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima,” ucapnya.

KPK berharap pegawai negeri atau penyelanggara negara dapat menjadi panutan bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan, kode etik serta memiliki risiko sanksi pidana.

Dikatakan Maryati, KPK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Nota Kesepahaman nomor 48 tahun 2021 telah melakukan kerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan.

Salah satu kegiatannya adalah penerapan program pengendalian gratifikasi dengan mendiseminasikan pencegahan korupsi kepada lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengawasannya.

BACA JUGA:  Menag Sebut Banyak Orang Terpapar Radikalisme dari Media Sosial

Ditambahkan pula bahwa sebelumnya pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD yang diwakilkan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) telah bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan budaya antigratifikasi.

“Di antaranya larangan bagi bendahara instansi pemerintah menerima collection fee dari Lembaga Jasa Keuangan. Kesepakatan dilakukan pada Rapat Koordinasi Nasional tahun 2018 dan ditindaklanjuti pada Rapat Koordinasi pada Oktober 2020,” pungkasnya. (agw)