Hasil Evaluasi, Pemerintah Ubah Aturan WFO Sektor Esensial pada PPKM Darurat

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito. (FOTO : Istimewa)

Beritabalionline.com – Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan, pemerintah mengubah ketentuan soal sektor esensial dan sektor kritikal dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Revisi tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM Darurat dalam lima hari terakhir. “Mencermati berbagai masukan dan juga berdasarkan hasil pemantauan di lapangan selama masa PPKM Darurat, pemerintah memutuskan melakukan berbagai penyesuaian terkait dengan sektor esensial dan kritikal yang dapat melakukan work from office (WFO/bekerja di kantor),” katanya dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis (8/7/2021).

Untuk sektor kritikal, terutama yang bergerak di bidang kesehatan dan keamanan, work from office dapat dilakukan 100 persen pegawai dengan protokol kesehatan ketat. Bidang energi, logistik, makanan, minuman, petrokimia, dan bahan bangunan juga dapat beroperasi dengan maksimal 100 persen karyawan bekerja di kantor.

Demikian juga obyek vital strategis nasional, proyek strategis nasional, konstruksi dan utilitas dasar, bisa beroperasi dengan 100 persen pegawai WFO.

“Sementara untuk kegiatan kantor pendukung operasionalnya dapat menerapkan work from office maksimal 25 persen,” sambungnya.

Sementara untuk sektor esensial seperti bidang keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan, serta industri orientasi ekspor dapat melakukan work from office maksimal 50 persen pegawai dengan protokol kesehatan yang ketat.

Khusus untuk industri orientasi ekspor, perkantoran pendukung hanya dapat melakukan work from office maksimal 10 persen stafnya. Sementara itu, untuk sektor nonesensial tetap diwajibkan untuk melakukan work from home atau bekerja dari rumah 100 persen.

“Terkait dengan penyesuaian ini, saya meminta agar dapat dipatuhi sepenuhnya sehingga mobilitas di masa PPKM Darurat dapat terus ditekan dan penularan yang terjadi di masyarakat juga dapat semakin menurun,” ucap Wiku.

BACA JUGA:  Waduh! Menkes Sebut Covid-19 Varian Omicron Sudah Masuk Indonesia

“Untuk diingat, bagi siapa pun yang melanggar akan ditindak secara tegas bahkan sampai dicabut izinnya,” tandasnya. (*/itn)