Selama PPKM Darurat, Peradilan di Jawa dan Bali Diminta Gelar Sidang Secara Daring

Mahkamah Agung. (FOTO : Ist)

Beritabalionline.com – Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin menginstruksikan kepada peradilan khusus di Jawa dan Bali agar melakukan persidangan secara daring. Hal tersebut seiring dengan adanya penerapan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.

“Saya menginstruksikan kepada seluruh satuan kerja pengadilan di empat lingkungan peradilan yang berada di wilayah Jawa dan Bali, agar selama masa PPKM Darurat untuk menerapkan persidangan secara daring,” kata Syarifuddin dalam akun Youtube Mahkamah Agung, Rabu (7/7/2021).

Dia mengatakan hal tersebut juga berlaku bagi semua perkara-perkara yang tidak dapat ditunda penanganannya dengan berpedoman pada peraturan MA yang telah ditetapkan.

Pertama, bagi perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha negara, dan perkara tata usaha militer mengacu pada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

“Bagi perkara pidana, pidana militer, jinayat, mengacu pada peraturan MA nomor 4/2020 tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik,” ungkapnya.

Syarifuddin menjelaskan jika persidangan tidak dimungkinkan daring, lantaran ada kendala teknis maka mengizinkan persidangan dilakukan secara langsung dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Serta para anggota dan peserta sidang harus melakukan swab terlebih dahulu.

“Pimpinan satuan kerja wajib memastikan persidangan luring mengikuti prokes yang sangat ketat, dan semua pelaksana persidangan telah dilakukan tes swab terlebih dahulu paling lambat 1×24 jam sebelum persidangan digelar,” ungkapnya. (*/itn)

BACA JUGA:  PPKM Darurat akan Diterapkan pada 15 Daerah di Luar Jawa-Bali