WNA yang Langgar Prokes pada Masa PPKM Darurat di Bali akan Dideportasi

Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk. (FOTO : Istimewa)

Beritabalionline.com – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk menegaskan, pihaknya akan langsung mendeportasi warga negara asing (WNA) yang melanggar protokol kesehatan (prokes) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Bali.

Langkah tersebut akan dilakukan tanpa peringatan lebih dahulu. “Kami ingin menyampaikan kepada warga negara asing yang berada di Bali, pada masa PPKM Darurat ini, kami memastikan dan memberikan suatu tindakan yang tegas bila mereka tidak mengikuti protokol kesehatan,” kata Jamaruli saat konferensi pers di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (1/7/2021) di Denpasar.

Tindakan tegas yang diberikan yakni berupa pendeportasian. Sanksi itu sesuai dengan aturan administrasi keimigrasian, yakni Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Di sana, berbunyi setiap orang asing yang membahayakan atau patut diduga membahayakan atau tidak mematuhi perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan tindakan administratif keimigrasian, salah satunya pendeportasian,” ucapnyanya.

“Ini saya tegaskan kembali kepada warga negara asing yang ada di Bali. Kami akan melakukan pendeportasian jika orang asing tersebut melanggar peraturan undang-undang yang berlaku, seusai dengan pasal tersebut,” tegasnya.

Peraturan tegas itu juga arahan dari Gubernur Bali dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves).

“Ini juga arahan dari Manko Marves dan Gubenur Bali. Kalau sebelumnya kami melalukan tindakan yang cukup soft, tapi kali ini kami tegaskan kami tidak berpikir untuk soft lagi karena ini darurat,” ujarnya.

“Sesuai Undang-Undang Imigrasi, tidak ada ada peringatan untuk itu. Langsung deportasi dan ini perlu diketahui semua oleh warga asing yang ada di Bali. Ini dalam keadaan darurat, langsung kita terapkan sesuai Undang-undang saja,” tandasnya. (itn)

BACA JUGA:  Kejari Gianyar Pastikan Penggunaan Dana Covid-19 Sesuai Aturan