Gubernur Koster Tegaskan Negara Maritim Tak Perlu Impor Garam

Gubernur Bali, Wayan Koster saat membuka Rakernas Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) ke-1 Tahun 2021 yang sekaligus dirangkaikan dengan HUT ke-60. (foto: ist)

Beritabalionline.com –  Gubernur Bali, Wayan Koster mengungkapkan saat ini masih ada kebijakan yang lebih berpihak kepada impor buka ekspor.
Kondisi ini kemudian membuat produk-produk lokal tertekan. Contohnya sebagai negara agraris, sudah sepatutnya Indonesia tidak impor beras. Akan tetapi impor berasnya terus. Impor bawang putih juga terus, bahkan garam juga impor.

 

“Kita sebagai negara kelautan, negara maritim, sudah sepatutnya tidak impor garam. Namun garamnya juga impor. Bagaimana ini? Kebalik-balik kita? Udah nggak benar caranya begini,” ujar Gubernur Koster saat membuka Rakernas Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) ke-1 Tahun 2021 yang sekaligus dirangkaikan dengan HUT ke-60 yang berlangsung di Kuta, Badung akhir pekan lalu.

 

Melihat kondisi itu, Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini mengingatkan seluruh anggota GPEI yang ada di Bali, bahwa Pulau Dewata ini punya garam terkenal di Kusamba, Klungkung, di Amed, Karangasem, di Tejakula, Buleleng, hingga di Jembrana. Jadi sangat luar biasa.

“Tapi garam di Bali yang begitu bagus kualitasnya, garam kita sebenarnya disenangi di luar negeri, gara-gara garam beryodium menjadikan garam Bali nggak bisa dijual di pasar tradisional, karena ada aturannya,” jelas Koster seraya menyatakan kalau mau berpihak pada Indonesia yang kaya raya terhadap pertanian dan kelautannya, maka harus berubah secara politik.

 

Sebagai solusinya di dalam memberikan perlindungan dan keberpihakan terhadap produk lokal Bali, Gubernur Koster menyatakan di Bali saat ini telah ada Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

BACA JUGA:  PKK Kota Denpasar Siap Jadi Garda Terdepan Program Sampah Berbasis Sumber

“Sehingga Bulog saya minta, kalau membeli beras cadangan, gunakanlah beras lokal, jangan beli beras dari luar hingga impor,” katanya yang disambut tepuk tangan.

Mantan Anggota DPR RI tiga periode dari Fraksi PDIP ini melanjutkan pandemi Covid-19 telah memberikan banyak pelajaran kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, khususnya di dalam menata perekonomian Pulau Dewata.

Diharapkan struktur perekonomian Bali ke depannya bisa seimbang antara pariwisata, pertanian, kelautan dan industri. Mengingat selama pandemi terjadi, Gubernur Bali Wayan Koster telah mencatat ekonomi Bali mengalami ketimpangan yang sangat tajam, yakni 52 persen lebih ekonominya bersumber dari pariwisata. Sedangkan pertanian dan kelautannya hanya sekitar 22 persen.

“Jadi ketika sumber yang besar ini (pariwisata, red) terganggu, maka ekonomi Bali langsung mengalami kontraksi. Merujuk atas masalah inilah, di masa pandemi akan saya jadikan momentum untuk menyeimbangkan struktur perekonomian Bali, antara pariwisata, pertanian, kelautan dan industri. Termasuk dengan cara ekspor,” ujar Gubernur Koster.

 

Di hadapan Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno hingga peserta Rakernas GPEI, Gubernur jebolan ITB ini menceritakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) juga telah mengikuti rencana penyeimbangan struktur perekonomian Bali, antara pariwisata, pertanian, kelautan dan industri.

“Sehingga sekarang Bapennas bersama Tim dari Bali sedang merancang transformasi ekonominya,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini. Bali di sektor pertanian dan kelautan yang sangat kuat tradisi dan potensinya, kata Koster ternyata selama ini tidak pernah diberikan kebijakan yang tepat. Industrinya yang selama ini berkembang secara alamiah, juga tidak melalui desain arah kebijakan yang terencana, terintegrasi, terpadu satu sama lain.

 

“Untuk itu, sekarang saya akan susun agar menjadi sumber atau produk ekspor, dan tahun 2022 bersiap on atau aktif. Mengingat keberpihakan untuk mendukung ekspor dan ekosistemnya selama ini tidak ada. Tapi saya salut sudah ada yang jalan secara alamiah ekspornya. Namun sekali lagi, sudah semestinya ekspor produk di Bali ini harus by design, dipimpin oleh Pemerintah, dan bekerjasama dengan semua stakeholdernya,” tegas orang nomor satu di Pemprov Bali ini.

BACA JUGA:  BPBD Bali Gelar Simulasi Kebencanaan

Sementara itu, Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno dalam sambutannya memberikan dukungan kepada Bali untuk melirik pasar ekspor. Dia mengharapkan bahwa di dalam menjalankan ekspor, harus selalu bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar di seluruh dunia untuk memasarkan barang-barang yang akan di ekspor, dan hal ini sudah dilakukan oleh GPEI. (tim)