Dituding Lakukan PHK Sepihak, Perusahaan Rokok Diadukan ke Disnaker

Rozi Maulana selaku kuasa hukum Siswo Haryoko saat di Kantor Disnaker Kota Denpasar. (FOTO : ist)

Beritabalionline.com – Sebuah perusahaan rokok ternama, PT HMS diduga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak kepada seorang karyawannya bernama Siswo Haryoko.

“Atas PHK sepihak yang dilakukan perusahaan tersebut, kami sudah 2 kali melayangkan somasi namun tidak kunjung dijawab,” kata Rozi Maulana selaku kuasa hukum Siswo, Jumat (25/6/2021) di Denpasar.

“Dalam somasi kami cantumkan jelas apabila tidak ada itikad dari perusahaan tersebut, maka kami akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum,” lanjutnya usai melapor ke Disnaker Kota Denpasar.

Rozi menerangkan, kliennya telah bekerja sejak tanggal 23 November 1994 sampai dengan Februari 2010 dan ikut merintis untuk membesarkan perusahaan tersebut pada wilayah kerja Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada tanggal 1 Maret 2010, Siswo Haryoko dipindahtugaskan di wilayah kerja Denpasar dengan jabatan Sales Executive. Dalam pemindahtugasan Siswo tidak diberikan fasilitas tempat tinggal dan/atau biaya pengganti
tempat tinggal oleh PT HMS.

“Sehingga klien kami pada saat sampai di Bali bersama keluarganya harus mengalami sulitnya mencari tempat tinggal yang layak huni serta tidak sekalipun diberikan dana
konpensasi tempat tinggal oleh pihak perusahaan,” ucapnya.

Seiring berjalannya waktu sampai dengan tanggal 13 November 2020, Siswo Haryoko tiba-tiba disingkirkan dari perusahaan yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai, Denpasar ini.

“Saat itu pihak perusahaan berdalih bahwa Siswo telah melakukan kesalahan, yang memang menurut kami sebagai kuasa hukum kesalahan yang dilakukan oleh klien kami merupakan kesalahan yang wajar,” bebernya.

Pada tanggal 9 November 2020, Siswo Haryoko mendapat undangan permintaan perundingan secara Bipartit dengan Nomor : 00001/ UB/ IER/ Denpasar/ HMS/ XI/ 2020, di mana undangan tersebut mewajibkan Siswo untuk hadir pada tanggal 13 November 2020 (akhir masa kerja).

BACA JUGA:  Tim Gabungan Yustisi Denpasar Temukan 11 Pelanggar Prokes

Menurut Rozi, pihak HMS telah jelas melanggar ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana kliennya tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga.

Di mana amanat UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 161 ayat (1) telah jelas disebutkan “dalam hal pekerja/ buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/ buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan yang pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut”.

“Pihak HMS tidak pernah memberikan Surat Peringatan kepada klien kami, di mana tiba-tiba klien kami langsung diberikan undangan Bipartit yang di dalam hasil perundingan Bipartit tersebut juga banyak kejanggalan yang dilakukan oleh pihak pengusaha,” ujarnya.

Dikatakan, akibat PHK yang dilakukan HMS, banyak kerugian yang dialami oleh kliennya baik kerugian dari segi kompensasi yang tidak sesuai menurut Undang-undang Ketenagakerjaan dan kerugian imateriil yang dialami oleh kliennya.

“Kami sebagai kuasa hukum berharap nantinya penyelesaian ini bisa terselesaikan atas bantuan mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Denpasar,” pungkasnya. (agw)