Digugat Keabsahannya sebagai Ketua Dewan Pembina, Makhfud Nyatakan Siap Buktikan di Pengadilan

Makhfudh (kanan) bersama tim kuasa hukumnya. (FOTO : Agung Widodo/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – Konflik internal di tubuh Yayasan Miftahul Ulum Denpasar terus bergulir. Setelah mengadukan mantan Ketua Yayasan periode 2015-2020 berinisial SH ke Polda Bali, giliran H Makhfudh digugat oleh SH ke Pengadilan Negeri Denpasar.

H Makhfudh digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar oleh SH, terkait keabsahannya sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Miftahul Ulum Denpasar.

“Mereka menggugat saya terkait keabsahan saya sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Miftahul Ulum Denpasar, nanti akan saya buktikan di pengadilan,” kata Makhfudh di Denpasar, Sabtu (18/6/2021).

Makhfudh yang saat memberi keterangan didampingi kuasa hukumnya mengaku, dirinya menjadi ketua yayasan karena telah disahkan oleh Kemenkumham.

Menurutnya, sejak menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan September 2020, ia sudah beberapa kali menggelar rapat. Bahkan beberapa kali rapat juga dihadiri oleh penggugat.

“SH hadir dan saat itu tidak mempermasalahkan saya sebagai ketua dewan pembina,” ujarnya.

Terkait Samsul Qodir yang juga turut digugat lantaran menjadi anggota dewan pembina yayasan padahal statusnya Aparatur Sipil Negara (ASN), Makhfudh menyebut bahwa hal itu tidak ada yang salah.

“Mempertanyakan keabsahan anggota dewan pembina karena ASN itu juga aneh karena tidak ada larangan. Selain itu di dalam AD/ART di yayasan ini juga tidak ada larangan,” ungkapnya.

Sementara penasihat hukumnya, Raja Doli Siregar menyatakan bahwa keabsahan dari kliennya sebagai ketua itu dibuktikan dengan pengesahan dari Kemenkumham.

Ia lalu menambahkan antara laporan kliennya di Polda Bali dan gugatan SH di Pengadilan Negeri Denpasar tidak ada hubungannya.

“Penggugat mempertanyakan keabsahan klien kami sebagai ketua dewan pembina, nanti kami buktikan di pengadilan,” tuturnya.

BACA JUGA:  Terbukti Bersalah, Jerinx Dituntut Tiga Tahun Penjara

Raja Doli yakin Polda Bali profesional dalam mengani laporan dari kliennya terhadap SH atas dugaan dugaan penggelapan dalam jabatan dan penyalahgunaan dalam jabatan yang merugikan Yayasan Miftahul Ulum Denpasar kurang lebih Rp1,2 miliar.

“Kami masih menunggu proses di pengadilan. Kami berharap laporan yang di Polda itu harus jalan. Karena kami berpendapat laporan itu tidak ada hubungannya dengan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar,” tegasnya. (agw)