Diadukan ke Polda Bali, Eks Ketua Yayasan Miftahul Ulum Denpasar Balik Pertanyakan Keabsahan Pengadu

H Ahmadi (dua dari kanan) bersama timnya selaku kuasa hukum SH. (FOTO : Agung Widodo/Beritabalionline.com

Beritabalionline.com – Mantan Ketua Pengurus Yayasan Miftahul Ulum Denpasar periode 2015-2020 berinisial SH, yang diadukan ke Polda Bali oleh Dewan Pembina Yayasan Miftahul Ulum Denpasar angkat bicara.

Melalui kuasa hukumnya, SH mempertanyakan keabsahan pengadu dalam hal ini H Makhfudh yang mengaku sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Miftahul Ulum Denpasar.

“Haji Makhfudh mengaku sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Miftahul Ulum Denpasar, ini yang masih kita persoalkan,” ucap H Ahmadi selaku kuasa hukum SH kepada wartawan di Denpasar, Jumat (18/6/2021).

Ahmadi mengungkapkan, Ketua Dewan Pembina Yayasan Miftahul Ulum Denpasar yakni Muhyidin. Hal itu berdasarkan akta yang ada di Yayasan Miftahul Ulum Denpasar dengan nomor 04 tertanggal 8 Desember 2015.

Ia lalu menceritakan, H Makhfudh mengaku sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Miftahul Ulum Denpasar berdasarkan rapat yang digelar Dewan Pembina Yayasan Miftahul Ulum Denpasar pada tanggal 10 September 2020.

Dalam rapat dengan agenda mengganti
Ketua Dewan Pembina Yayasan Miftahul Ulum Denpasar lama dan memilih ketua dewan baru dikatakan diikuti oleh H Makhfudh, KH Imam Jayadi, H Moh. Hasan Ishaq, Muhyidin dan Samsul Qodir.

Namun belakangan hal itu dibantah oleh KH Imam Jayadi dengan menyebut bahwa dirinya selaku anggota dewan pembina tidak pernah diundang dalam rapat tersebut.

“Dalam akta disebut bahwa KH Imam Jayadi hadir dalam rapat pada tanggal tersebut, padahal beliau tidak hadir dan yang kedua tidak ada undangan rapat sebagai dewan pembina,” jelasnya.

Selain mempertanyakan keabsahan H Makhfudh sebagai ketua dewan pembina, kuasa hukum HS juga menyinggung soal Samsul Qodir yang diangkat menjadi anggota dewan pembina.

BACA JUGA:  8 Petugas Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Ditetapkan sebagai Tersangka Penyelewengan Dana PEN

Menurutnya, Abdul Qodir merupakan ASN Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali yang ditugaskan sebagai guru di Yayasan Miftahul Ulum Denpasar.

“Kalau Abdul Qodir diangkat sebagai dewan pembina, maka berbenturan kepentingan antara dia sebagai pengurus yayasan dan sebagai guru,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya lantas mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Mei 2021 terkait keabsahan Ketua dan anggota dewan pembina baru Yayasan Miftahul Ulum Denpasar.

Ahmadi menerangkan bahwa tergugat 1 yakni H Makhfudh, terguat 2 yakni Muhyidin, tergugat 3 Abdul Qodir dan tergugat 4 yakni notaris yang mengesahkan H Makhfudh sebagai ketua dewan pembina dan Abdul Qodir sebagai anggota dewan pembina.

Dalam sidang pertama pada tanggal 31 Mei 2021, tergugat 1,2 dan 3 hadir diwakili oleh kuasa hukumnya, sementara tergugat 4 tidak hadir.

Pada sidang tanggal 14 Juni 2021, tergugat 1,2 dan 3 hadir dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, namun tergugat 4 kembali tidak menghadiri persidangan.

“Oleh karena tergugat 4 tidak hadir dua kali dalam sidang, maka sidang ditunda minggu depan tanggal 21 Juni 2021. Tapi kalau nanti notaris selaku tergugat 4 tetap tidak hadir, maka sidang dilanjut dan notaris ditinggal karena dianggap tidak berkepentingan,” bebernya.

Disinggung terkait kliennya diadukan ke Polda Bali atas dugaan penggelapan dalam jabatan dan penyalahgunaan dalam jabatan, Ahmadi memilih tidak berkomentar banyak.

“Dikarenakan saat ini masih ada proses gugatan terkait keabsahan Ketua Dewan dan Anggota Dewan Pembina Yayasan Miftahul Ulum Denpasar yang baru di Pengadilan Negeri Denpasar, kami tidak mau bicara banyak, biar proses di persidangan selesai dulu,” ucapnya. (agw)