Diduga Tak Transparan Soal Keuangan, Mantan Ketua Yayasan Miftahul Ulum Denpasar Dipolisikan

Ketua Dewan Pembina Yayasan Miftahul Ulum Denpasar H Makhfudh menunjukkan surat laporan ke Polda. (FOTO : Agung Widodo/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – Mantan Ketua Pengurus Yayasan Miftahul Ulum Denpasar periode 2015-2020 berinisial SH, dilaporkan ke Polda Bali oleh Dewan Pembina Yayasan Miftahul Ulum Denpasar.

“Kami laporkan atas dugaan penggelapan dalam jabatan dan penyalahgunaan dalam jabatan,” terang H Makhfudh selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Miftahul Ulum Denpasar, Kamis (17/6/2021) di Denpasar.

Makhfudh mengatakan, pihaknya merasa curiga dikarenakan SH tidak pernah terbuka dalam hal pengelolaan keuangan selama menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Miftahul Ulum Denpasar.

Kalaupun ada, SH hanya melapor kondisi keuangan tanpa didukung alat bukti lainnya ketika diadakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dilakukan oleh yayasan setiap tahunnya.

“Misal seperti ini, dia buat laporan pengeluaran bulan ini berapa, bulan berikutnya berapa, tapi semuanya tidak ada rincian untuk apa dan hanya diglobal, kan tidak bisa seperti itu kalau laporan keuangan,” jelasnya.

Selain itu kata Makhfudh, pernah satu minggu berturut-turut pada Oktober 2020 ada salah satu bank mendatangi Yayasan Miftahul Ulum Denpasar di Jalan Ayani, Banjar Wanasari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara.

Pihak bank hendak mengkonfirmasi terkait pengajuan pinjaman uang yang mengatasnamakan Yayasan Miftahul Ulum Denpasar.

Merasa tidak pernah mengajukan, dewan pembina yayasan kemudian mendatangi kantor bank untuk membatalkan pinjaman tersebut.

“Karena kita tidak pernah diberitahu soal itu, maka kami sampaikan kepada pihak bank untuk membatalkan pengajuan pinjaman,” ucapnya.

Dikatakan oleh Makhfudh, atas perbuatan SH yang diduga tidak transparan soal pengelolaan keuangan, Yayasan Miftahul Ulum Denpasar mengalami kerugian lebih dari Rp1 miliar.

Di tempat yang sama kuasa hukum pelapor dari Kantor Pengacara Talitha Asosoate menambahkan, atas kesepakatan Ketua dan anggota Dewan Yayasan Miftahul Ulum Denpasar, kasus ini kemudian dilaporkan ke Polda Bali pada 4 April 2021.

BACA JUGA:  Edarkan Sabu, Polisi Ringkus Pria Asal Medan di Kamar Kos

“Klien kami selaku pelapor sudah dipanggil untuk dimintai keterangan, pihak teradu juga dipanggil tapi kabarnya dia tidak datang memenuhi panggilan,” kata kuasa hukum pelapor.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda Bali, Kombes Pol. Djuhandani Rahardjo Puro membenarkan adanya laporan tersebut dan kasusnya masih dilakukan penyelidikan.

“Perkara masih lidik. Penyidik sudah klarifikasi kepada 5 orang saksi,” ucapnya kepada wartawan di Denpasar.

Kombes Pol. Rahardjo Puro mengatakan bahwa teradu sebelumnya juga telah diundang dua kali oleh penyidik tetapi ia tidak hadir.

“Teradu menyampaikan keberatan karena menurut teradu bahwa perkara itu perkara perdata,” ungkapnya. (agw)