BNPB Latih Bali Tingkatkan Kapasitas SDM Jitupasna

Lokakarya Peningkatan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana. (FOTO : ist)

Beritabalionline.com – Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali menggandeng BNPB menggelar lokakarya bertajuk “Peningkatan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna)”.

“Lokakarya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana terutama pada tahap pascabencana,” kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Bali I Made Rentin, Kamis (17/6/2021) di Sanur, Denpasar.

Menurutnya, lokakarya Jitupasna dengan dukungan dari Program SIAP SIAGA (Kemitraan Indonesia-Australia untuk Kesiapsiagaan Bencana) ini sangat dibutuhkan bagi seluruh perhitungan kerugian bencana khusus yang ada di Bali.

Sementara DR Marlina Adisty dari Widyaiswara Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB yang menjadi narasumber kunci dalam lokakarya menerangkan, pelatihan peningkatan Jitupasna ini sebagai upaya yang dilakukan dalam tahapan pra bencana, saat terjadi bencana, serta pasca bencana.

“Upaya-upaya tersebut meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta pemulihan,” ucapnya.

Menurutnya, pemulihan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi masyarakat serta lingkungan yang terdampak bencana menjadi seperti semula dan bahkan lebih baik.

“Upaya yang dilakukan berupa rekonstruksi atau pembangunan kembali maupun rehabilitasi atau perbaikan dan pemulihan semua aspek yang terdampak bencana,” jelasnya.

Ditambahkan, sebagai bagian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun kemanusiaan.

Keseluruhan kegiatan dilakukan dengan berkonsep pada membangun kembali yang lebih baik serta pengurangan risiko bencana yang diwujudkan pembentukan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Proses penilaian kerusakan, kerugian, dan kebutuhan dilakukan melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) yang di dalamnya mengkaji akibat bencana, dampak bencana, dan kebutuhan pemulihan pascabencana.

BACA JUGA:  Gubernur Koster Sampaikan Jawaban Atas PU Fraksi Tentang Raperda APBD 2021

“Dokumen ini merupakan instrumen yang akan dipakai oleh pemerintah untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan pada informasi akurat dari pihak terdampak bencana, berupa dokumen rencana aksi,” tegasnya. (agw)