Tak Terbukti Korupsi, Hakim Kasasi Bebaskan Mantan Perbekel Pemecutan Kaja

AA Ngurah Arwatha saat menjalani sidang di PN Denpasar. (FOTO : SAR/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – Upaya tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak pidana khusus Kejari Denpasar yang diketuai I Nengah Astawa selalu Kasi Pidana Khusus untuk mengirim mantan Perbekel Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, AA Ngurah Arwatha (47) ke penjara melalui upaya hukum kasasi gagal total.

Pasalnya, majelis hakim ditingkat kasasi dengan tegas menyatakan menolak kasasi yang diajukan tim JPU. “Putusan kasasi sudah turun, dan hasilnya kasasi JPU ditolak,” ujar sumber di Kejari Denpasar yang menolak disebut namanya.

Kasi Intel Kejati Denpasar Kadek Hari Supriadi saat dikonfirmasi, Kamis (3/6/2021) terkait putusan kasasi ini membenarkannya. Ia membenarkan bahwa putusan kasasi menolak kasasi dari tim JPU. “Kami sudah menerima pemberitahuan putusan kasasi. Dan isinya memang benar majelis hakim kasasi menolak kasasi jaksa, ” ungkap Kasi Intel.

Hari mengatakan, pemberitahuan putusan kasus diterima, Senin (31/5/2021). Meski begitu pihaknya belum bisa melaksanakan eksekusi karena pihaknya belum menerima salinan putusan secara utuh. “Kami juga belum bisa mengatakan apa pertimbangan hakim kasasi dalam memutus perkara ini,” terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, majelis hakim Tipikor Denpasar, Rabu (10/6/2021) menjatuhkan vonis bebas terhadap mantan Perbekel Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, AA Ngurah Arwatha (47) yang terjerat kasus dugaan korupsi upah pungut.

Putusan bebas (vrijspraak) ini dibacakan oleh majelis hakim pimpinan Angeliki Handajani Day dihadapan terdakwa dan tim kuasa hukum serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Denpasar di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

Dalam sidang, sebelum masuk pada amar putusan, ketua majelis hakim mengatakan bahwa, dalam kasus ini, dari tiga majelis hakim, satu diantara tidak sependapat dengan dua hakim lainya (disenting opinion)

BACA JUGA:  Hina Istri Anggota TNI, Pria Ini Divonis 3 Bulan Penjara

Satu hakim menyatakan sependapat dengan jaksa yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo pasal 18 UU Topikor.

Sementara dua hakim lainnya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan jaksa. “Saya sendiri menyatakan bahwa terdakwa terbukti sebagaimana dalam tuntutan jaksa. Tapi karena putusan hakim bersifat musyawarah, maka suara terbanyak-lah yang menjadi putusan akhir,” kata hakim Angeliki.

Sementara dalam amar putusan disbeut bahwa, terdakwa AA Ngurah Arwatha tidak terbukti secara sah bersalah dan melawan hukum sebagaimana disangkakan pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan Primer dan Subsider.

“Menimbang, memutuskan terdakwa AA Ngurah Arwatha tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan JPU. Menyatakan terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah serta memilihkan harkat dan martabatnya,” putus Majelis Hakim.

Diketahui pula sebagaimana dalam dakwaan jaksa disebutkan, kasus ini berawal dari pungutan desa terhadap toko, pedagang, dan pasar desa yang dipungut petugas dari Desa Pemecutan Kaja atas perintah Perbekel. Petugas Linmas lakukan pungutan dengan cara memberikan karcis senilai Rp3.000 jika pengunjungnya ramai. Jika pengunjungnya sepi, diberi karcis senilai Rp2.000.

Karcis bertuliskan punia BUMDes itu dipungut setiap hari. Hasil pungutan kemudian disetorkan ke bendahara desa. “Selain melakukan pungutan pada pedagang pasar, juga melakukan pungutan pada pengusaha toko dengan karcis kisaran Rp15.000-Rp250.000 tiap bulan per toko, tergantung jenis usahanya. Petugas melakukan pungutan terhadap 27-30 pedagang dengan setoran Rp125.000/hari atau sekitar Rp3.000.000 per bulan,” ungkap JPU.

Awal kepemimpinan Perbekel Gung Ngurah Arwatha periode 2010-2016, pungutan ini dimasukkan ke kas desa dan dijabarkan ke APBDes. Namun, pada periode kedua kepemimpinannya mulai 2017-2018, uang pungutan dari toko, pedagang, dan pasar desa tidak dimasukkan ke kas desa.

BACA JUGA:  Bobol Kartu Kredit WN Inggris, Mahasiswi Asal Mauritania Dituntut 3,5 Tahun

Selain itu, penggunaan uang pungutan itu juga tidak sesuai APBDes. Pasalnya, hasil pungutan tersebut langsung dibagi oleh Perbekel ke perangkat desa dan penyertaan modal desa BUMDes.

“Terdakwa telah memperkaya diri sendiri, perangkat desa, kepala dusun, dan anggota BPD sebesar Rp117.509.500 dan memperkaya BUMDes Rp72.592.500 sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp190.102.000,” tegas JPU dalam dakwaannya. (sar)