Video Bupati Alor Ngamuk Viral, 2 Staf Kemensos Dimarahi dan Diusir

Bupati Alor Murka dan Umpat Menteri Risma. ©2021 Merdeka.com

Beritabalionline.com – Video Bupati Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo memarahi dua staf Kementerian Sosial beredar di media sosial. Dalam rekaman itu, dia mengumpat Menteri Sosial Tri Rismaharini karena pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilainya melangkahi pemerintah daerah.

Dalam video berdurasi 3.09 menit itu, tampak staf Kemensos duduk di hadapan Amon. Mereka hanya terdiam ketika dimarahi bahkan disuruh pulang kembali ke Jakarta.

Amon menyinggung soal bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), yang penyalurannya dilakukan Ketua DPRD Alor, bukan pemerintah daerah. ”Jangan pakai politik-politik model begitu,” kata Amon dalam video itu, seperti dikutip merdeka.com.

Kemarahan Amon ternyata dipicu lantaran tidak ada ketidakharmonisan hubungan kemitraan antara dirinya dengan Ketua DPRD Kabupaten. Hal tersebut berdasar surat yang dikirimkan Bupati Amon kepada Kemendagri pada 21 April lalu.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sudah menyurati Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

“Iya (awal mula dari ketidakharmonisan). sSebab itu kita sudah layangkan surat ke Gubernur NTT untuk fasilitasi permasalahan Bupati Alor dengan DPRD Alor,” kata Akmal kepada merdeka.com, Rabu (2/6/2021).

Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa sebelumnya Bupati Alor pernah menyapaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor. Pem 130/104/2021 pada 21 April 2021 perihal penyampaian penyesalan pemerintah Kabupaten Alor.

Kemudian dijelaskan terjadi ketidakharmonisan hubungan antara Bupati Alor dengan Ketua DPRD Kabupaten Alor yang disebabkan adanya miskomunikasi, hingga saling melaporkan ke pihak kepolisian. Padahal saat maju Pilkada, Amon diusung salah satunya oleh PDIP, dan ketua DPRD Alor merupakan kader PDIP.

BACA JUGA:  Pesan Jokowi di Hardiknas, Guru Dituntut Kreatif dan Inovatif di Masa Pandemi

Hal tersebut pun, kata Akmal, sangat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Alor dan berpotensi menghambat pelaksanaan program-program pembangunan hingga pada akhirnya merugikan masyarakat Kabupaten Alor. Sebab itu, Akmal pun meminta agar Gubernur mengambil langkah-langkah dan fasilitasi.

“Penyelesaian dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama, kemudian memastikan program-program strategis nasional dan pelayanan masyarakat tidak terganggu,” dalam surat tersebut.

Klarifikasi Risma

Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan polemik video viral anak buahnya yang dimarahi Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo.

Risma mengaku berusaha menghubungi pihak pemerintah maupun yang berwenang di NTT, namun terkendala karena jaringan telepon terganggu akibat bencana alam banjir Alor, Adonara dan Lembata serta di Sumba Timur.

“Tak jelaskan ya, jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH, tapi Bantuan untuk bencana. Jadi kalau bantuan untuk bencana gimana kita saat itu saya sendiri saya ngirim barang saat itu dari Jakarta jauh, kita kepingin cepat kita kirim dari Surabaya, ” ucap dia di Bandung, Rabu (2/6/2021).

“Kalau dari Surabaya angkutan itu gratis kita tidak bisa masuk ke pulau itu. Saya hubungi bagaimana kondisi di sana karena hampir seluruh NTT (jaringan telekomunikasi terganggu), saya hubungi kepala dinas, staf saya, enggak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus,” tuturnya.

Risma akhirnya berinisiatif untuk menghubungi Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek untuk menanyakan kondisi terbaru sekaligus membantu menyalurkan bantuan kepada warga terdampak.

“Saya masih ada WA-nya saya bisa tunjukan bahwa kami tidak punya kepentingan apapun. Terus begitu barang tidak bisa masuk beliau (Ketua DPRD) menawarkan, ‘Bu itu ada paket dari Dolog (depot logistik) yang ibu bisa ganti karena kita tidak bisa merapat bantuan karena cuacanya buruk,” kata dia.

BACA JUGA:  Pulau Sumba Digoyang Gempa M 5,2

Risma pun menyetujui usulan itu karena menilai banyak warga yang butuh bantuan dengan penyaluran cepat.

“Seperti itu, akhirnya ya sudahlah dibagi. Tidak ada (kepentingan apapun) sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana,” terang dia. (itn)