Dua Kasus Dugaan Korupsi ‘Parkir’ di Meja Penyidik, Ini Penjelasan Kejati Bali

Kasi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bali A. Luga Herlianto. (FOTO : Sar/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – Dua kasus dugaan korupsi yang cukup menyita perhatian masyarakat yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati), yaitu kasus penyerobotan lahan milik Kejari Tabanan dan kasus sewa rumah dinas Sekda Buleleng hingga saat ini belum juga ada kabar terbaru.

Terlebih lagi untuk kasus sewa rumah rumah dinas (rumdin) sekda Buleleng. Pasalnya, setelah tim penyidik pidana khusus Kejati Bali memeriksa mantan Sekda Buleleng periode 2014-2020, Dewa Ketut Puspaka, kasus ini tidak ada kelanjutannya alias ‘parkir’ di tempat.

Kasi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bali A. Luga Herlianto saat dikonfirmasi, Rabu (2/6/2021) membantah bila kasus sewa rumdin Buleleng tidak jalan alias parkir.

“Kasus masih berjalan, dan saat ini tim dari pidsus sedang bekerja dengan terus mengumpulkan sejumlah alat bukti, ” jelas pejabat asal Medan yang akrab disapa Luga ini.

Pun soal penetapan tersangka dalam kasus ini, Luga tidak menampik bahwa hingga saat ini memang belum ada calon tersangka apalagi tersangka. “Intinya tim sedang bekerja mengumpulkan alat bukti. Soal tersangka memang sampai saat ini belum ada yang ditetapkan, ” tegasnya.

Sementara ditanya soal perkembangan kasus penguasaan lahan milik Kejati Tabanan yang sudah ada 6 tersangka masing-masing WS, NM, NS, IKG, PM dan MK., Luga menjawab sudah sampai pada tahap penghitungan kerugian negara.

Dijelaskannya, saat ini pihaknya sudah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali untuk melakukan penghitungan kerugian negara. “Intinya semua kasus korupsi yang ditangani Kejati Bali jalan. Nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut pasti kami sampaikan,” janji Luga.

Seperti diberitakan kasus korupsi tanah aset negara berupa lahan milik Kejari Tabanan yang berlokasi di Jalan Gelgel, Dauhpala, Tabanan yang diduga dilakukan WS, NM, NS, IKG, PM dan MK, bermula saat tanah pemberian dari Gubernur Bali untuk Kejaksaan Agung Cq Kejaksaan Tinggi Bali, untuk digunakan sebagai kantor dan rumah dinas Kejari Tabanan sejak tahun 1974.

BACA JUGA:  Pesan Sabu, Pria Asal Jakarta Dibekuk Petugas BNN Bali

Saat kantor Kejari Tabanan pindah, ada keluarga yang mengklaim sebagai pemilik lahan tersebut. Bahkan keluarga ini langsung membangun kos-kosan. Setelah mediasi yang dilakukan gagal, penyidik Kejati Bali lalu menetapkan IKG, PM dan MK sebagai tersangka karena menyerobot tanah negara.

Selanjutnya pada tahun 1999, tiga anggota keluarga lainnya yaitu WS, NM dan NS kembali membangun rumah tinggal sementara dan toko di atas lahan tersebut tanpa alas hak yang sah. Ketiganya lalu menerima uang sewa dari pemanfaatan aset milik negara tersebut.

Penyerobotan tanah tersebut juga mengakibatkan Kejari Tabanan tidak bisa memanfaatkan tanah asetnya, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp14,3 miliar, sebagaimana nilai aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. (sar)