Terbukti Tilep Uang Pembayaran PPN, Mantan Direktur GMP Diganjar 14 Bulan Penjara

Direktur PT GMP Sri Eni Idayati saat diperiksa jaksa di kantor Kejari Badung. (FOTO : Sar/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – Mantan Direktur PT. Gerald Pratama Mandiri (GMP) Sri Edi Idyati yang dijadikan terdakwa atas kasus perpajakan divonis 1 tahun 2 bulan atau 14 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pimpinam I Made Yuliada.

Kasi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali A. Luga Herlianto saat dikonfirmasi terkait sudah divonisnya kasus ini membenarkan.

“Benar, jaksa yang menyidangkan perkara ini sudah melapor bahwa kasus sudah divonis. Terdakwa oleh majelis hakim divonis 14 bulan,” terang pejabat yang akrab disapa Luga, di Denpasar, Kamis (15/4/2021).

Dikatan lagi, vonis yang dijatuhkan majelis hakim ini lebih rendah satu bulan dari tuntutan jaksa Agus Sastrawan yang sebelumnya menuntut agar terdakwa divonis 1 tahun 3 bulan atau 15 bulan penjara.

Sementara untuk hukuman denda dan yang lainnya, vonis hakim sama persis dengan tuntutan jaksa. Seperti terdakwa diwajibkan membayar denda sebesar 2 kali kerugian pada pendapatan negara berupa jumlah pajak terutang total sebesar Rp641.640.096.

“Demikian pula dengan uang titipan sebesar Rp320.820.048 dari PT. GMP pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara dalam vonia hakim juga disebut dikurangkan sebagai pembayaran denda dari sebesar Rp641.640.096,” pungkas Luga.

Sementara sebagaimana tertuang dalam https://sipp.pn-denpasar.go.id/ majelis hakim yang diketui oleh I Made Yuliada menyatakan terdakwa terbukti bersalah dengan sengaja sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d dan huruf i Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 tahun 2009.

BACA JUGA:  Polisi Tegaskan Proses Hukum Kasus Pengeroyokan di Lumintang Berlanjut

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Badung I Ketut Maha Agung mengatakan, Sri Eni Idayati alias SEI yang merupakan direktur di PT. GMP dijadikan tersangka karena diduga tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut atau dipotong dari lawan transaksi.

“SEI ini dijadikan tersangka karena tidak menyetor pajak PPN sejak bulan Maret 2016 hingga Desember 2017. Atas perbuatan SEI telah menimbulkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp320 juta lebih,” ungkap pejabat asal Buleleng ini.

Dijelakan Maha Agung, mengadili tersangka SEI ini merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium. Sebab sebelum dilakukan penyidikan, wajib pajak harus sudah dilakukan tindakan pengawasan dan pemeriksaan bukti permulaan. Baca juga: Bunuh Teman, Pria 50 Tahun Asal Sesetan Terancam Menua di Penjara

Selama proses pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak diberi hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai pasal 8 (3) UU KUP dengan membayar pajak yang terutang beserta sanksi denda.

“Meski demikian, tersangka SEI tidak menggunakan hak tersebut sehingga penyidik Ditjen Pajak melanjutkan kasusnya ke proses penyidikan dan akhirnya harus masuk ke meja persidangan,” pungkas Kajari Badung. (sar)