Gubernur Bali Minta Pemerintah Pusat Keluarkan Kebijakan Khusus Genjot Pemulihan Ekonomi

Gubernur Koster saat menghadiri acasarasehan pemulihan pariwisata di Nusa Dua. (foto: ist)

Beritabalionline.com –  Gubernur Bali Wayan Koster meminta pemerintah pusat keluarkan kebijakan spesifik dan spesial dalam upaya pemulihan ekonomi Bali pasca pandemi Covid-19.
Masalahnya, pariwisata Bali sebagai destinasi dunia, benar-benar ambruk akibat Covid-19.

Desakan itu disampaikan Gubernur Koster saat Sarasehan ‘Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional-Temu Stakeholders’, di Avurpa Kempinski Bali, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Jumat (9/4/2021).

Sarasehan tersebut diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna melakukan pertemuan dengan pemerintah dan stakeholder untuk mendorong pemulihan ekonomi. Ini kelanjutan dari sarasehan serupa yang sebelumnya telah digelar di Semarang (Jawa Tengah) dan Surabaya (Jawa Timur).

“Saya kira akan bijak jika pemerintah pusat dan DPR RI ada kebijakan spesifik untuk Bali,” kata Gubernur Koster dalam sarasehan yang menghadirkan pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua OJK RI Wimboh Santoso, dan Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto sebagai narasumber tersebut.

Gubernur Koster juga mengharapkan semua pemangku kebijakan di Indonesia jangan serasa ‘habis manis sepah dibuang’ dalam menangani dampak-dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan ekonomi Bali terkontraksi sangat dalam. Koster mengingatkan, kalau situasi normal, besar sekali kontribusi Bali untuk devisa dari sektor pariwisata. “Sekarang pariwisata terhenti, sehingga terjadi kontraksi ekonomi yang mungkin paling parah sepanjang sejarah,” terang Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Menurut Koster, pelaku pariwisata di Bali sangat berat untuk bangkit kembali. Banyak pekerja yang dirumahkan dan di-PHK, karena tidak mampu bayar gaji. Bahkan, banyak usaha pariwisata yang tidak beroperasi lagi.

“Saya bersyukur karena masyarakat pelaku pariwisata di Bali masih sabar. Tapi, kita tidak tahu sampai kapan ini berlangsung,” katanya.

BACA JUGA:  Peringatan HUT ke-250 Kota Gianyar Diikuti Perwakilan OPD dalam Jumlah Terbatas

Koster menjelaskan, saat kondisi normal tahun 2019 lalu, sebanyak 6,3 juta wisatawan mancanegara datang ke Bali dan itu setara 39 persen dari jumlah total secara nasional. Angka tersebut juga berarti jumlah devisa sebesar 39 persen dari total devisa sektor pariwisata Indonesia.

“Belum lagi untuk wisatawan domestik, di mana 10,5 juta orang datang ke Bali dalam kondisi normal (sebelum pandemi, Red). Ekonomi Bali sangat tergantung dengan pariwisata. Jka kondisi normal, pertumbuhan ekonomi Bali selalu di atas rata-rata nasional,” beber politisi senior asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.

Karena itu, Koster ingin pelaku pariwisata Bali dan sektor ikutannya diberikan kebijakan fiskal spesifik, yang secara khusus mampu menyelamatkan pilar perekonomian Pulau Dewata tersebut. Koster sendiri mengapresiasi kinerja pusat dan DPR RI untuk pemulihan Bali.

“Secara spesifik kami usulkan untuk dikucurkan modal kerja kepada sektor-sektor yang terdampak parah akibat Covid-19, yakni pariwisata, perhotelan, dan restoran. Kasi pinjaman lunak dengan bunga ringan. Saya yakin, tahun 2023 saat kondisi membaik, mereka (pelaku pariwisata) akan memenuhi kewajibannya, karena mereka ini rata-rata orang baik, sangat taat pajak,” kata tegas mantan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali tiga kali periode ini. Sementara, menjawab usulan Gubernur Koster, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan bank-bank milik negara alias Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara) siap mengucurkan modal kerja kepada sektor-sektor yang terdampak parah akibat Covid-19, yakni pariwisata, perhotelan, dan restoran termasuk di Provinsi Bali yang menjadi prioritas.

Bank Himbara yang dimaksud adalah 4 bank BUMN, masing-masing PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). “Sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran jadi prioritas di Bali. Tadi malam (Kamis) kami sudah rapat dengan Pak Suahasil (Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, Red) dan Dirut Himbara, mulai didata seluruh nasabah milik Himbara untuk di-rolling modal kerja tambahan,” papar Wimboh.

BACA JUGA:  Wagub Cok Ace Apresiasi Pemberian Kompensasi untuk Korban Tindak Pidana Terorisme

Sedangkan Gubernur BI, Perry Warjiyo, meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bank-bank swasta nasional segera menurunkan suku bunga kredit, mengikuti pemangkasan suku bunga acuan utama yang dilakukan bank sentral. Langkah itu diperlukan guna mendorong pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi Covid-19. “Sekarang tinggal BPD dan bank-bank swasta lain. Ayo, ayo, ayo, turunkan suku bunga, supaya kita terus mendorong ekonomi kita,” ajak Perry. Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menegaskan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2021 tentang tata cara penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha korporasi melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, ingin agar perbankan berani meminjamkan dana kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Sri Mulyani, PMK 32/2021 ini bertujuan selain agar perbankan mudah memberikan pinjaman, para UMKM juga memiliki keyakinan untuk meminjam uang. Itu semua dijamin, karena seluruh risiko akan diambil oleh pemerintah. “Ini semua dikaitkan dengan kemampuan, terutama perusahaan di bidang perhotelan, restoran, dan akomodasi yang terkena dampak cukup besar, sehingga mereka bisa dapat pinjaman yang direlaksasikan,” jelas Sri Mulyani di hadapan stakeholder pelaku usaha di Bali.

Mantan Direktur Bank Dunia ini pun mengajak semua pihak bersama untuk penyesuaian instrumen dan policy dalam menangani dampak pandemi Covid-19. Menurut Sri Mulyani, kalau semua pihak bersama dan sinkron, maka niscaya 2021 akan lebih baik, apalagi ada vaksinasi yang dapat jadi momentum atau game changer.(tim)