Ipung Laporkan Penyidik ke Propam Polda Bali Terkait Kasus Hak Asuh Anak yang Ditanganinya

APD (kiri) didampingi Ipung menunjukkan foto anaknya. (FOTO : ist)

Beritabalionline.com – Penanganan kasus hak asuh anak antara APD dan suaminya KAD di RPK Polda Bali disebut lamban. Padahal kasus tersebut dilaporkan ke Polda Bali pada Desember 2020 lalu.

“Dalam perjalanan saya menganggap penyidik RPK Polda Bali yang menangani kasus ini lamban, kemudian tidak paham hukum. Maaf tidak mengurangi rasa hormat saya kepada penyidik RPK Polda Bali. Saya berani bicara seperti itu karena punya alasan,” kata Siti Sapurah selaku kuasa hukum APD, Rabu (7/4/2021) di Denpasar.

Lantaran penanganan kasusnya lamban, pengacara yang akrab disapa Ipung ini mengaku pernah berkirim surat secara pribadi kepada Kasubdit IV RPK Polda Bali AKBP Kompiang Srinadi.

Di mana dalam isi surat ia memberi masukan dan acuan yang bisa diambil untuk menangani perkara yang dilaporkannya.

“Saya berikan acuan untuk penanganan kasus yakni berisi tentang hukum adat, pernikahan adat dan pernikahan nasional yang saya dapat dari Prof Windia,” ucapnya.

Namun menurut Ipung, surat tersebut tidak dianggap oleh penyidik RPK Polda Bali dengan alasan masih melakukan penyelidikan.

“Nanti mbak kalau sudah ada kesimpulan, bisa gelar perkara dan naik lagi ke tahap penyidikan, baru kita gunakan saksi ahli. Itu bahasa mereka,” tutur Ipung.

Jawaban yang diberikan penyidik membuat Ipung kecewa. Karena menurutnya, semakin lama penanganan kasus tersebut maka hilang hak anak tersebut dalam mendapatkan kasih sayang dari ibu kandungnya.

Ipung lalu meminta SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan). Ketika menerima SP2HP pada akhir bulan Maret 2021, Ipung mengaku kian terkejut karena di sana tidak ada kesimpulan.

Padahal sebelumnya telah banyak saksi yang dimintai keterangan dalam kasus tersebut.

BACA JUGA:  Embat Motor Warga, Dua Pemuda Digelandang ke Kantor Polisi

“Tentu ini menyakitkan buat kita. Ada SP2HP tapi tidak ada kesimpulan yang didapat, padahal orang yang diperiksa begitu banyak,” kata Ipung.

Geram, Ipung kemudian mengadukan kasus ini ke Propam Polda Bali. Selain mengadukan penyidik RPK Polda Bali, pihaknya juga mengadukan penyidik Polresta Denpasar atas kasus penganiayaan yang dilakukan KAD kepada APD.

“Kami memasukkan laporan hari Senin kemarin, baru tiga hari. Tapi untuk yang di Polresta kami sudah dapat telepon bahwa penyidik Polresta sudah dipanggil,” ucapnya.

Ia juga menyinggung penerapan pasal oleh penyidik Polresta Denpasar. Menurutnya, jika penganiayaan ringan pasal yang diterapkan yakni Pasal 351 ayat (1), penganiayaan sedang Pasal 351 ayat (2) dan penganiayaan berat yakni Pasal 351 ayat (3).

“Tapi ini yang diterapkan Pasal 352, padahal setahu saya pasal ini sudah tidak pernah dipakai. Apalagi terlapor merupakan residivis yang pernah dipenjara dalam kasus penganiayaan pada tahun 2017,” bebernya. (agw)