Pemerintah Buka Ruang Diskusi dan Masukan Publik Terkait Penyempurnaan RUU KUHP

Diskusi Publik Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana di Denpasar. (FOTO : ist)

Beritabalionline.com – Pemerintah memastikan ruang diskusi dan masukan publik tetap terbuka dalam upaya penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) demi pembangunan hukum nasional.

“Ruang diskusi dan masukan ini merupakan upaya pemerintah menerima masukan dari publik terkait penyusunan RUU KUHP,” ucap Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenkumham RI, Dhahana Putra saat memberikan keynote speech dalam Diskusi Publik Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, Jumat (12/03/2021) di Denpasar.

Dikatakan, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ini merupakan produk estafet dari para pendahulu yang mutlak harus diwujudkan sebagai salah satu magnum opus (mahakarya) anak bangsa yang patut dibanggakan.

Menurutnya, diskusi publik terkait RUU KUHP ini sekaligus untuk mensosialisasikan secara luas pentingnya revisi KUHP yang mengedepankan prinsip restorative justice.

“Sosialisasi secara luas ini juga menjadi kunci agar publik mendapatkan informasi yang utuh dan benar soal revisi KUHP,” tuturnya.

“RUU KUHP merupakan penal code nasional yang disusun sebagai simbol peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Seyogianya ini dibangun dan dibentuk dengan mengedepankan prinsip nasionalisme dan mengapresiasi seluruh partisipasi masyarakat,” sambungnya.

Dhahana menerangkan bahwa perbedaan pemahaman dan pendapat dalam pengaturan RUU KUHP tentunya merupakan kontribusi positif yang perlu disikapi dengan melakukan diskusi yang komprehensif dan menyeluruh dari seluruh komponen anak bangsa.

Untuk diketahui, pada September 2019 lalu DPR RI akhirnya menunda pengesahan RUU KUHP akibat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Keputusan ini menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta Menteri Hukum dan HAM menyampaikan sikap pemerintah, yakni menunda pengesahan RUU KUHP kepada DPR.

BACA JUGA:  Tangani Covid-19, Pemprov Bali Kucurkan Rp756 Miliar

RUU KUHP juga akhirnya tidak dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021.

“RUU KUHP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyusun suatu sistem kodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda,” kata Dhahana.

Adapun penolakan dari elemen masyarakat sebagian muncul akibat disinformasi, misalnya isu bahwa RUU KUHP menetapkan perempuan yang pulang malam akan ditangkap dan didenda Rp1 juta.

“Karena itu pula pemerintah dan DPR sepakat perlunya dilakukan sosialisasi lebih mendalam dan luas kepada masyarakat terkait RUU KUHP sebelum akhirnya bisa disahkan,” jelas Dhahana. (agw)