Stok Pupuk Bersubsidi di Bali Cukup, Petani Tak Perlu Khawatir

Vice President Sales Region 4B PT Pupuk Indonesia Wilayah Bali-Nusa Tenggara, Yohanes Arief H.

Beritabalionline.com – Stok pupuk bersubsidi dari PT Pupuk Indonesia untuk petani di Bali saat ini mencukupi untuk kebutuhan dua bulan ke depan sehingga petani tidak perlu khawatir tidak mendapatkannya. Hanya saja, untuk pupuk bersubsidi teknis penyalurannya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian.

Hal itu ditegaskan Vice President Sales Region 4B PT Pupuk Indonesia Wilayah Bali-Nusa Tenggara, Yohanes Arief H dalam perbincangan dengan beritabalionline.com, di  Denpasar, Jumat (5/3/2021).

Berdasarkan e-RDKK, kata Yohanes kebutuhan pupuk bersubsidi di Bali tahun 2021 sejumlah 43 ribu ton setahun untuk 188.198 orang petani. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun lalu sebanyak 40 ribu ton.

“Yang menghitung kebutuhan pupuk bersubsidi bukan kami tapi PPL berdasarkan jumlah petani dan luas lahan. Data tersebut diteruskan hingga ke Kementerian Pertanian hingga terbit e-RDKK tadi, dan stok pupuk bersubsidi untuk Bali cukup untuk bulan April dan Mei 2021,” ujarnya.

Pasokan pupuk bersubsidi dari PT Pupuk Indonesia ke Bali mengacu pada elektronik Rencana Definitif Kerja Kelompok (e-RDKK) dari Kementerian Pertanian, sehingga jika ada petani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi, bukan kesalahan PT Pupuk Indonesia.

Dijelaskankan, e-RDKK yang menentukan adalah Kementerian Pertanian berdasarkan data dari Dinas Pertanian dari tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi.

“Jadi kami tidak bisa seenaknya memasok pupuk bersubsidi ke Bali tanpa adanya e-RDKK, bisa-bisa menjadi temuan KPK,” ujar Yohanes Arief, Jumat (5/3/2021) di Denpasar.

Pernyataan Yohanes tersebut menjawab keluhan salah seorang petani di Bali, yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Menurut dia, setelah turun ke lapangan dan mengecek ke kios penyalur pupuk bersubsidi, memang benar petani itu tidak mendapatkannya karena namanya tidak ada dalam e-RDKK.

BACA JUGA:  Malam Apresiasi Sastra, Gubernur Pastika Ajak Masyarakat Bali Cintai Sastra

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49 Tahun 2020, kata Yohanes, semua petani yang akan mendapatkan pupuk bersubsidi terlebih dahulu didata oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Dinas Pertanian kabupaten dan kota. Data dari PPL inilah yang nantinya dimasukkan dalam e-RDKK.

“Nah berdasarkan penelusuran kami ke lapangan, ternyata petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi itu namanya tidak ada dalam e-RDKK, sehingga oleh kios penyalur pupuk bersubsidi dianjurkan membeli pupuk nonsubsidi, yang harganya memang lebih mahal,” demikian Yohanes. (ist)