Pemkot Denpasar Masuk Tiga Besar Nasional Kota dengan Nilai MCP Terbaik

Plh. Wali Kota Denpasar, I Made Toya saat mengikuti Rapat Evaluasi MCP Kota Denpasar tahun 2020 di Graha Sewakadarma Kota Denpsar, Kamis (25/2/2021).

Beritabalionline.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar sukses meningkatkan nilai monitoring centre for prevention (MCP) di tahun 2020 dengan meraih nilai 91,30%. Angka ini meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya yakni 85%.

Hal itu diketahui saat pelaksanaan Rapat Evaluasi MCP Kota Denpasar tahun 2020 di Graha Sewakadarma Kota Denpasar pada Kamis (25/2/2021). Turut hadir dalam kesempatan tersebut Plh Wali Kota Denpasar, I Made Toya, Kasatgas V.1 Pencegahan Korwil V KPK RI, Sugeng Basuki, Kasatgas V.3 Penindakan Korwil V KPK RI, Abdul Haris, PIC Wilayah Bali Satgas V.1 Pencegahan Korwil V KPK RI, Handayani, serta instansi terkait di lingkungan Pemkot Denpasar.

Made Toya mengapresiasi atas pencapaian MCP Kota Denpasar Tahun 2020 telah mencapai nilai 91,30% lebih tinggi dari tahun 2019 yang hanya mencapai nilai 85%. Di Bali sendiri, nilai MCP Kota Denpasar tahun 2020 sebesar 91,30% tersebut menduduki peringkat ke-2 dari seluruh pemerintah daerah se-Bali.

“Capaian ini tidak terlepas dari kerja keras semua perangkat daerah, serta pembinaan dan pendampingan yang terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,” jelasnya.

Dikatakan Made Toya, dari tahun ke tahun capaian nilai MCP Kota Denpasar terus mengalami peningkatan. Namun capaian ini hendaknya tidak membuat merasa puas. Sebaliknya capaian ini menjadi pemacu semangat untuk terus berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan di tahun mendatang.

Tingkat capaian MCP kata Made Toya sekaligus sebagai wujud komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pemerintah di Kota Denpasar untuk melakukan pencegahan korupsi.

“Pemerintah Kota Denpasar juga terus berupaya melakukan berbagai terobosan ataupun inovasi untuk mempersempit celah melakukan korupsi, salah satunya dengan pengalihan sistem dari sistem manual ke digitalisasi,” ujarnya.

BACA JUGA:  Alami Slip Ban, Mobil Avansa Terguling

Pihaknya mengajak semua pihak, khususnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk selalu menjaga integritas dalam mengawal pelaksanaan PBJ, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Plt Inspektur Putu Naning Djayaningsih menambahkan dari 8 area intervensi yang diukur capaiannya dalam penilaian MCP, terdapat 2 area yang mendapat scor 100% yaitu Tata Kelola Dana Desa dan Manajemen ASN.

Menurut hasil evaluasi yang disampaikan oleh KPK, dengan nilai MCP 91,30%, maka secara Nasional, Kota Denpasar termasuk dalam jajaran 3 besar Kota dengan nilai MCP terbaik se-Indonesia, dan menduduki peringkat ke 14  dari 542 pemerintah daerah se Indonesia yang diukur MCP-nya.

Ditambahkan, kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh KPK ini, untuk memberikan sosialisasi peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, serta mengevaluasi secara bersama-sama tentang pogram pemberantasan korupsi terintegrasi di Bali. (hms)