BKS LPD Sampaikan Kendala, Dewan Sarankan Lima Poin

Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Provinsi Bali mendatangi DPRD Bali, diterima Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry.(foto: ist)

Beritabalionline.com – Pengurus Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Provinsi Bali mendatangi Kantor DPRD Bali, Rabu (10/2/2021).

Mereka menyampaikan kendala, sekaligus mohon saran apa yang mesti dilakukan di masa pandemi yang belum juga berakhir.
Kepala BKS LPD Buleleng Made Nyiri Yasa menjelaskan, selain menyampaikan kendala yang dihadapi, juga sekaligus silaturahmi dengan para anggota dewan Bali. “Sudah disampaikan permasalahan semuanya. Siapapun yang mengelola lembaga keuangan saat pandemi saat ini tentu memiliki permasalahan,” jelasnya.
Apapun kendala pengelola, lanjutnya, harapannya Pemprov Bali mengayomi, mencari solusi permaslahan yang dialami.

“Kalau ada masalah pengelolaan agar dibantu, sehingga LPD yang dikelola menjadi sehat,” tegasnya.
Ditambahkannya, selama pandemi secara umum LPD tidak ada yang bangkrut karena pandemi Covid-19. Bahkan disebutkannya, beberapa LPD masih ada peningkatan jumlah deposito. “Kalau bangkrut tidak ada, namun mungkin ada yang perlu disehatkan,” imbuh Nyiri seperti dilansir Bali Express.

Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry bersama anggota dewan lainnya yang menerima perwakilan dari BKS LPD tersebut, mengakui sebagian besar memang ada masalah yang harus dicari jalan keluarnya. “Kami telah memberikan berbagai usulan, ada lima poin yang disarankan,” ujarnya.
Masukan yang pertama, apapun masalahnya selama pandemi Covid-19 ini, tetap profesional dalam pengelolaan LPD. Saran kedua, LPD diharapkan secepat mungkin diaudit kebutuhan demi kehidupan dari LPD.
Masukan ketiga pihaknya menyampaikan pengelolaan harus profesioanal dengan mekanisme. Sebab, sering terjadi salah pengelolaan dalam ruang usaha yang spekulatif.

Masukan keempat, pihaknya sangat setuju bahwa dibantu melalui anggaran di provinsi. “Saran kelima, kami mengarahkan berpartisipasi membantu desa adat berdasarkan proporsinya, dan kewenangan yang dimiliki masing-masing desa,” ujar Sugawa Korry. (ble)

BACA JUGA:  Lagi 3 Pasien Covid-19 di Bali Meninggal Dunia, Kasus Positif Kembali Melambung