Ketua SMSI Bali Apresiasi Langkah AWK Gunakan UU Pers Selesaikan Konflik Pemberitaan Media

Ketua SMSI Bali, Emanunel “Edo” Dewata Oja.

Beritabalionline.com – Salah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Bali, Sri Gusti Ngurah Arya Weda Karna (AWK) memilih menggunakan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers di dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan antara dirinya dengan sejumlah media di Bali.

Langkah AWK ini mendapat apresiasi Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali, Emanuel Dewata Oja. Kepada sejumlah awak media di Kantor SMSI Bali, Kompleks Nitimandala Lumintang, Denpasar, Rabu (27/1/2021).

Pria asal NTT yang kerap dipanggil Edo ini mengatakan, jalur yang di tempuh AWK dengan menggunakan UU Pers merupakan preseden positif dan juga edukasi yang baik bagi masyarakat untuk bersama menjamin kemerdekaan Pers di Tanah Air.

Menurutnya, salah satu jaminan kemerdekaan pers, adalah menempatkan amanat UU Nomor 40/1999 dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan. Sebab faktanya, lanjut dia, selama ini banyak masyarakat yang bersengketa dan merasa dirugikan dengan pemberitaan media mainstream, menempuh jalur pidana dengan KUHP dan UU ITE.

“Langkah yang ditempuh AWK ini sangat kita apresiasi. Ini secara tidak langsung merupakan salah satu cara menjamin kemerdekaan pers, juga merupakan edukasi yang sangat penting bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan pers di Tanah Air. Apa yang dilakukan AWK adalah aktualisasi perintah UU Nomor 40/1999 Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 3,” ujar Edo yang juga Kepala Cabang Siberindo Bali.

Diceriterakan, AWK beberapa waktu lalu telah mengadukan empat media terdiri dari cetak dan online ke Dewan Pers. AWK menilai pemberitaan media tersebut telah merugikan dirinya yang disebutnya telah melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dengan dalih pencemaran nama baik. Terlepas dari apapun keputusan Dewan Pers atas pengaduan AWK tersebut, lanjut Edo, langkah menggunakan UU Nomor 40/1999 adalah langkah sangat positif untuk menegakkan kemerdekaan pers.

BACA JUGA:  Persentase Kesembuhan Pasien Covid-19 di Bali Capai 80,86 Persen

Sebab, lanjut dia, mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang dinilai merugikan pihak lain adalah melakukan Hak Jawab. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 40/1999 dan Hak Koreksi yang termaktub dalam Pasal 5 ayat 3 UU Nomor 40 tersebut.

Dikatakan Edo, Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik seseorang. Sedangkan Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Dalam sengketa pemberitaan, kata Edo, masyarakat mestinya berpedoman pada UU 40/1999 tersebut, yang juga telah dikuatkan dengan MoU antara Dewan Pers dan Polri, nomor 2/DP/MoU/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 silam, yang dengan tegas menyatakan penyelesaian sengketa pemberitaan harus menempuh jalur UU Nomor 40 Tahun 1999.

“Semua sudah jelas. Maka langkah AWK ini saya apresiasi betul. Sebab saat ini kita memang menghadapi kegamangan dalam penerapan UU Nomor 40 Tahun 1999. Ada yang mengatakan bahwa UU Nomor 40 itu lex spesialis, nyatanya mayoritas penyelesaian sengketa pers oleh masyarakat menempuh KUHP dan UU ITE. Yang terjadi saat ini, UU Nomor 40 Tahun 1999 itu sifatnya hanya ultimum remidium alias ban serep,” pungkas Edo yang juga Wakil ketua Bidang Organisasi PWI Bali ini. (rls)