APSI Bali, NTB dan NTT Latih Masyarakat Kelola Sampah Jadi Rupiah

Ketua DPD APSI Bali, NTB dan NTT Putu Ivan Yunatana. (FOTO : Agung Widodo/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – Kendati berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hingga kini sampah masih menjadi persoalan besar bangsa Indonesia.

“Sampai saat ini belum ada satupun kota maupun kabupaten di Indonesia yang telah berhasil menyelesaikan masalah sampah hingga tuntas dan berkesinambungan,” kata Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia (APSI) Bali, NTB dan NTT, Putu Ivan Yunatana, Senin (11/1/2021) di Denpasar.

Menurutnya, di samping tanggungjawab pemangku kepentingan, dalam penyelesaian persoalan sampah juga membutuhkan peran aktif seluruh elemen yang ada di Indonesia.

“Kami meyakini bahwa persoalan sampah merupakan tanggungjawab bersama. Tidak saja oleh pemangku kepentingan dan masyarakat, namun juga para produsen. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen,” tuturnya.

Didasari keprihatinan serta guna mengatasi berbagai persoalan sampah yang ada, Putu Ivan menyatakan pihaknya merasa terpanggil untuk ikut berperan serta dalam mengatasi masalah sampah.

Sebagai perkumpulan pengusaha yang bergerak di bidang daur ulang sampah, APSI melengkapi keberadaan stakeholder untuk mendukung pengelolaan sampah.

Salah satunya bersinergi dengan pemerintah daerah, membangun tata kelola serta memanfaatkan material daur ulang dari hulu ke hilir.

Pada tahun 2020, APSI menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten Klungkung, di mana APSI mendukung program “Tansaplas” (Puputan Sampah Plastik) yang merupakan progam dari Pemkab Klungkung.

“Yang mana Pemerintahan Kabupaten Klungkung bersama APSI berkomitmen dalam upaya penanggulangan sampah plastik, bersama-sama secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Klungkung tentang pentingnya memilah sampah dari sumbernya,” paparnya.

Di sana Pemkab Klungkung bersama APSI mendorong pembentukan bank sampah serta memberikan pelatihan pemilahan kepada masyarakat untuk sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomis.

BACA JUGA:  Denpasar-Perth Jalin Kerja Sama Sister City Sektor Parekraf, Inbis dan Iptek

Dijelaskan Ivan, sampah yang telah terpilah nantinya bisa menjadi bahan baku untuk didaur ulang di industri karena kalau masih tercampur tidak bisa menjadi bahan baku.

“Sampah anorganik yang ada nilai ekonomisnya akan dibeli oleh anggota APSI untuk dijadikan bahan baku industri,” tuturnya.

Dikatakan, sampah organik yang dikumpulkan akan diproses menjadi kompos sebagai bahan pupuk penyubur tanaman penghijauan, dibuat pelet untuk bahan bakar alternative.

“Kami mengembangkan progam pembentukan bank sampah untuk pengumpulan sampah plastik sehingga melalui progam ini dapat terwujud manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan,” tutur Ivan.

APSI juga melakukan re-launching di Kabupaten Karangasem dan akan berlanjut di Kota Denpasar serta kabupaten lainnya yang ada di Bali dengan memperkuat pengelolaan sampah di tengah masyarakat dengan membuat bank sampah.

Di bank sampah binaan, masyarakat secara mandiri akan mengumpulkan, memisahkan dan kemudian menjadikannya dalam bentuk tabungan uang di bank sampah yang telah dibentuk.

Ivan menegaskan APSI berupaya mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan memberdayakan masyarakat melalui edukasi cara pemilahan sampah anorganik dari sumbernya sehingga sampah tersebut memiliki nilai ekonomis, sedangkan sampah organik diolah sendiri bisa menjadi kompos atau pelet.

Dengan proses demikian maka dapat mengurangi proses timbulan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan keberhasilan, dan kami siap bekerja untuk membantu semua pihak dalam mendukung pengelolaan sampah sesuai amanat Undang-undang persampahan No 18/2018 menuju Indonesia bebas sampah tahun 2025,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) baru, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Peraturan Gubernur ini merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengimplementasikan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju BALI ERA BARU.

BACA JUGA:  Minggat dari Rakernas, 8 Kader PDI Perjuangan Bali Dicopot

“Pergub ini akan mempercepat upaya kita bersama untuk melindungi dan memperbaiki alam lingkungan Bali beserta segala isinya di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga,” kata Koster, Kamis (21/11/2019) di Denpasar.

Pergub terdiri dari 13 Bab dan 40 Pasal dengan semangat mewujudkan budaya hidup bersih, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Peraturan Gubernur ini juga mengatur tentang kewajiban produsen untuk melakukan pengurangan sampah dengan cara menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang, diguna ulang dan dimanfaatkan kembali dengan menunjuk Bank Sampah unit, Bank Sampah sektor, dan/atau Bank Sampah induk di setiap Kabupaten/Kota sebagai Fasilitas Penampungan Sementara. (agw)