Bali Kebagian Jatah Kelola Hutan Sosial 15.200 Hektare dan Hutan Adat 621 Hektare

Gubernur Wayan Koster dan pihak terkait di Bali saat mengikuti penyerahan SK Hutan Sosial, Hutan Adat di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. (FOTO : Hms)

Beritabalionline.com – Bali kebagian jatah mengelola hutan sosial dan hutan adat dalam Program Perhutanan Sosial Tahun 2020. Surat Keputusan (SK) atau izin pengelolaan hutan tersebut secara simbolis diserahkan Presiden RI Joko Widodo kepada penerima di Bali dan 29 provinsi lainnya pada acara yang berlangsung secara virtual, Kamis (7/1/2021).

Presiden RI didampingi sejumlah menteri mengikuti acara di Istana Negara Jakarta, sementara para penerima SK di Provinsi Bali bersama Gubernur Bali Wayan Koster mengikuti rangkaian acara di Gedung Wiswa Sabha Utama (WSU) Kantor Gubernur Bali, Denpasar.

Khusus untuk Bali, pemerintah memberi izin pengelolaan hutan sosial seluas 15.200 hektare bagi 55.300 kepala keluarga (KK). Selain itu, Bali juga memperoleh izin pengelolaan hutan adat seluas 621 hektare.

Secara keseluruhan, pada kegiatan kali ini Presiden Jokowi menyerahkan 2.929 SK hutan sosial dengan luas mencapai 3.442.460,20 hektare, yang dimanfaatkan 651.568 KK. Pada kesempatan yang sama, pemerintah juga menyerahkan 35 SK pengelolaan hutan adat yang luasnya mencapai 37.526 hektare dan 58 SK Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 72.074,81 hektare untuk 17 provinsi.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan, dalam lima tahun belakangan pemerintah memberi perhatian khusus pada upaya redistribusi aset, khususnya kawasan hutan. Hal itu didasari pada ketimpangan ekonomi yang terjadi di pedesaan dan kawasan sekitar hutan.

Presiden menilai, redistribusi lahan kawasan hutan merupakan salah satu solusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan sekaligus menjadi jawaban atas sengketa agraria yang kerap terjadi.

BACA JUGA:  Sekda Dewa Indra: Mereka Anak-anak Kita, Jangan Tolak dan Kucilkan Mereka

“Ketika saya turun, masih banyak terjadi sengketa lahan, baik antara masyarakat dengan perusahan atau antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu kita akan terus mengupayakan reditribusi aset,” tuturnya.

Agar program ini membuahkan hasil optimal, Presiden Jokowi mengingatkan agar kegiatan ini jangan sekedar dimaknai sebagai acara bagi-bagi SK. Presiden akan terus mengecek dan memastikan bahwa lahan yang diserahkan pengelolaannya benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, tidak ditelantarkan dan dikembangkan dengan baik agar memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Itu yang menjadi tujuan, karena itu rumuskan dengan matang aspek usaha yang akan dikembangkan dengan tetap mengedepankan konsep ramah lingkungan, itu sangat penting diperhatikan,” ucap Presiden sembari mengingatkan agar SK yang diterima jangan sampai dipindahtangankan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam laporannya menyampaikan hingga Desember 2020 sudah diterbitkan 6.798 SK Perhutanan Sosial seluas 4.417.937,72 hektare bagi 895.769 KK.

Khusus untuk Hutan Adat, pemerintah telah mengeluarkan 75 SK untuk lahan seluas 56.903 hektare bagi 39.371 KK serta Wilayah Indikatif Hutan Adat seluas 1.090.754 hektare.

Menteri berpesan kepada para gubernur agar berperan aktif memfasilitasi, menetapkan, dan mengarahkan program dan kebijakan yang mendukung program Reforma Agraria ini, termasuk untuk proses dasar hukum masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah (Perda). Di tahun 2021 ini, Kementerian LHK akan melakukan percepatan penyelesaian masalah-masalah dan konflik dalam kawasan hutan, persoalan pemukiman dalam kawasan hutan dan penyelesaian masalah-masalah hutan di wilayah padat penduduk seperti Jawa, Lampung, Bali dan provinsi padat penduduk lainnya.

Usai mengikuti acara secara daring dengan Presiden, Gubernur Wayan Koster sempat menyapa dan berbincang dengan para penerima SK Hutan Sosial dan Hutan Adat di Gedung WSU.

BACA JUGA:  Pura di Badung Rusak Tertimpa Pohon Tumbang

Menekankan kembali pesan Presiden, Gubernur mengingatkan agar hak pengelolaan yang diterima benar-benar dimanfaatkan untuk usaha produktif tanpa mengganggu kelestarian hutan. Terlebih, dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali terkandung konsep Wana Kertih yang merupakan upaya untuk melestarikan hutan. (hms)