Ombudsman Sebut Pengaduan Masyarakat Terkait Layanan PLN Menurun

Adi Priyanto bersama Umar Ibnu Al Kathab. (FOTO : Agung Widodo/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali Adi Priyanto menyatakan, keterbukaan informasi publik merupakan poin penting bagi terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik.

“Tidak ada lagi sekat atau penghalang masyarakat untuk mengetahui apa saja yang telah diperbuat oleh penyelenggara pelayanan publik terkait dengan standar operasional,” ujarnya dalam temu media, Rabu (23/12/2020) di Denpasar.

Temu media menjelang tutup tahun ini juga menghadirkan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Al Kathab.

Menurut Adi Priyanto, pihaknya sengaja mengundang Ombudsman lantaran sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik termasuk PLN.

“Ini untuk mengetahui sejauh mana kinerja PLN khususnya dalam melayani publik. Kita perlu tahu berbagai pengaduan yang masuk ke Ombudsman terkait pelayanan PLN. Dari pengaduan itu, kita bisa segera berbenah diri agar pelayanan bisa dioptimalkan,” ujarnya.

Sementara dalam kesempatan tersebut Umar Ibnu Al Kathab mengatakan, selama tahun 2020 substansi laporan informasi publik terhadap pelayanan PLN yang masuk ke Ombudsman Bali sebanyak 5 laporan.

“Laporan di antaranya dugaan maladministrasi seperti tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut, maupun dugaan perlakuan diskriminasi yang bermula dari tidak tersedianya informasi layanan bagi masyarakat sehingga masyarakat merasa kesulitan dalam mengakses layanan,” tuturnya.

Kendati demikian pihaknya mengakui pengaduan atau kritikan terhadap kinerja PLN oleh pelanggan belakangan semakin berkurang terlebih PLN menyediakan layanan Call Center.

Ditambahkan pula, dengan diimplementasikannya keterbukaan informasi publik di tiap penyelenggara pelayanan publik setidaknya akan berdampak secara internal maupun eksternal.

“Secara internal dengan terbukanya informasi dapat mengurangi, hingga akhirnya diharapkan dapat menghilangkan potensi penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan,” kata Umar.

BACA JUGA:  Kajati Bali Tinjau Kesiapan Sidang Online Kejari Gianyar

“Secara eksternal, jika keterbukaan informasi publik dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka akan berdampak pada meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga hasil akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pelayanan publik,” tukasnya. (agw)