Sengketa Lahan Mendominasi Kasus Hukum di Bali

Kepala Kantor Wiayah Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk. (FOTO : Agung Widodo/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – Kepala Kantor Wiayah Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk mengungkapkan, kasus pelanggaaran hak asasi manusia (HAM) terjadi menyeluruh di kabupaten yang ada di Bali.

“Kasus yang paling menonjol seperti sengketa tanah, pertengkaran dengan tetangga dan kekerasan dalam rumah tangga,” ucapnya di Denpasar, Senin (14/12/2020).

Jamaruli menerangkan, untuk kasus sengketa lahan yang akhirnya menimbulkan pelanggaran HAM yakni penyerobotan, jual beli lahan tidak sesuai dengan perjanjian hingga perebutan hak waris.

“Sepanjang tahun 2020 ini, kami menerima 10 aduan lebih terkait kasus tersebut,” paparnya.

Disinggung apakah ada keterlibatan oknum notaris dalam persoalan ini, Jamaruli tidak memungkiri kasus sengketa lahan di Bali turut melibatkan oknum notaris.

Sebagai instansi yang juga berfungsi melakukan pengawasan terhadap notaris lanjutnya, Kanwilkumham Bali langsung bergerak ketika menerima laporan dari masyarakat.

“Pengaduan-pengaduan kepada kami, itu kita tindaklanjuti. Tapi ketika persoalan tersebut sudah masuk ke ranah pidana, kami serahkan ke penegak hukum karena sudah bukan wewenang kami,” paparnya.

Dijelaskan, guna menekan beragam kasus yang berujung pelanggaran HAM, Kemenkumham Bali membuka posko layanan hukum dan HAM ke pelosok-pelosok desa.

Dikatakan, hal ini juga sebagai tindaklankut dari program “Nawa Cita” yang dicetuskan Presiden Jokowi, di mana negara harus hadir di setiap lapisan masyarakat. (agw)

BACA JUGA:  Kurangnya Kesadaran Masyarakat Berlalulintas, Polres Gianyar Keluarkan 72 Surat Teguran Simpatik