Pengelola Zakat di Bali Diminta Patuhi Perudang-undangan

Temu konsultasi lembaga zakat Provinsi Bali. (FOTO : Agung Widodo/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – Lembaga Zakat Provinsi Bali diminta bersikap tegas terhadap organisasi-organisasi atau lembaga tak resmi yang mengambil zakat dari masyarakat.

“Kami melihat ada lembaga yang belum dilegalisir dengan seenaknya mengambil dana dari masyarakat,” terang Hasan Basri salah satu peserta ketika Kanwil Agama Provinsi Bali menggelar temu konsultasi lembaga zakat Provinsi Bali, Rabu (2/12/2020) di Denpasar.

Pihaknya menengarai ada ketidakterbukaan dari para pengelola zakat tersebut terkait keuangan yang mereka ‘pungut’ dari masyarakat.

Padahal bagi lembaga yang telah memiliki legalitas dan dinyatakan sah sebagai lembaga pengumpul zakat dari masyarakat, akan dilakukan audit keuangan secara ketat.

“Mereka kan tidak punya lembaga khusus dan tidak dibawah Badan Amir Zakat Nasional atau Baznas, jadi yang luput dari audit, dari kontrol. Dan ini yang kami pertanyakan bagaimana pertanggungjawabannya,” tuturnya.

Kabid Bimas Islam Kemenag Provinsi Bali H Arjiman mengatakan, temu konsultasi lembaga pengelola zakat untuk memberikan kesadaran hukum bagi para pengelola zakat.

Pertemuan tersebut juga untuk mendorong agar pengelola zakat agar melengkapi perizinan sesuai yang ditetapkan dalam UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

“Setiap pengelola zakat wajib dan harus memiliki izin pengelolaan zakat yang mengatur tentang kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pendayagunaan zakat, yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia,” jelasnya.

“Dengan memiliki dasar untuk mengelola zakat, maka lembaga itu nantinya diaudit dan diawasi oleh Kanwil Kemenag Provinsi Bali, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terkait penyalahgunaan zakat,” tegasnya. (agw)

BACA JUGA:  PLN Akui Naikkan Tagihan Pelanggan Listrik Bulan April, Ini Alasannya