Polisi akan Panggil Gubernur DKI dan Rizieq Syihab Terkait Dugaan Pelanggaran Protokol Covid-19

Gubernur Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Tengku ZUlkarnain bertemu Rizieq Shihab. (FOTO Antara)

Beritabalionline.com – Polisi menjadwalkan pemanggilan terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan dan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab. Pemanggilan terkait pesta pernikahan anak Riznya serta acara Maulid Nabi Muhammad yang digelar di Petamburan, Jakarta Barat, Minggu kemarin (15/11/2020).

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, kegiatan tersebut diduga melanggar aturan penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19.

“Mau kita klarifikasi,” tutur Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2020).

“Penyidik sudah mengirimkan surat klarifikasi kepada anggota Binmas yang bertugas di protokol kesehatan, pada RT, RW, satpam linmas, lurah, camat, dan wali kota Jakarta Pusat, KUA, kemudian Satgas Covid-19, Biro Hukum DKI dan Gubernur DKI, dan beberapa tamu yang hadir,” tutur Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/11).

Menurut Argo, keseluruhannya akan dimintai keterangan dengan dugaan tindak pidana Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

Adapun isi Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.

“Tim dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya nanti yang akan menangani,” kata Argo.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis sendiri telah mencopot jabatan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Sufahradi. Hal itu buntut dari acara kerumunan massa yang melibatkan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

BACA JUGA:  Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Rp264 Miliar untuk Perbaikan 5.293 Unit Rumah Korban Gempa Lombok

“Bahwa ada dua Kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan maka diberikan sanksi berupa pencopotan. Yaitu Kapolda Metro Jaya, kemudian yang kedua Kapolda Jawa Barat,” kata Argo.

Menurut Argo, hal tersebut sesuai dengan Surat Telegram Nomor ST 3222/XI/Kep/2020 tanggal 16 November 2020.

“Tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri,” ujarnya. (itn)