Terkait Kasus AWK, MDA Bali Siap Dukung dan Bela Aspirasi Perjuangan Krama Bali

Anggota DPD Dapil Bali, Arya Weda Karna (AWK) saat didemo massa di Kantor DPR RI, Renon, Denpasar. (FOTO : Istimewa)

Beritabalionline.com – Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali akan segera bersurat ke Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (BK DPD) RI, terkait kasus anggota DPD Dapil Bali, Arya Weda Karna alias AWK yang kini menjadi sorotan dan menimbulkan kontroversi di masyarakat khususnya umat Hindu yang ada di Bali.       

Dalam surat pernyataan MDA Provinsi Bali yang ditanda tangani Bendesa Agung, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet dan Penyarikan Agung, I Ketut Sumarta, Selasa (3/11/2020), menyebutkan pertama, MDA Provinsi Bali Mendukung penuh dan siap membela aspirasi dan seluruh perjuangan Krama Adat Bali terhadap masalah masalah krusial yang telah disampaikan.

“Setelah mendengar, menyimak dan mencermati aspirasi, situasi dan kondisi yang disampaikan oleh komponen masyarakat Bali, maka bersama ini Majelis Desa Adat Provinsi Bali menyatakan sikap,” demikian bunyi pernyataan sikap MDA Provinsi Bali yang terdiri dari tujuh butir pernyataan.

Kedua, Majelis Desa Adat telah melarang seluruh aktivitas Hare Krisna termasuk didalamnya Lembaga Pendidikan milik Hare Krisna dan atau Lembaga – Lembaga Pendidikan yang nyata-nyata mengembangkan Ajaran-Ajaran Hare Krisna di Wewidangan Desa Adat.

Ketiga, bahwa ucapan yang disampaikan oleh Oknum Anggota DPD RI Perwakilan Bali atas nama AWK ada dugaan sangat kuat telah melecehkan, menghina dan menistakan Agama Hindu di Bali. Keempat, Majelis Desa Adat sangat menyesalkan dan sangat tidak mentolerir terhadap pernyataan AWK tentang “Seks Bebas Diperbolehkan Asal Memakai Kondom’ karena bertentangan dengan ajaran semua agama, tidak terkecuali Agama Hindu

Kelima, Majelis Desa Adat menegaskan tidak akan memediasi dan atau menyediakan diri sebagai mediator terhadap masalah masalah krusial yang sangat diduga adalah menjadi ranah pidana. Majelis Desa Adat mendorong agar proses hukum dan penegakan hukum dilaksanakan dan ditegakkan sebagai mana mestinya.

BACA JUGA:  Seorang Kakek Umur 80 Tahun Tewas Jatuh ke Dalam Sumur

Keenam, dalam waktu segera, Majelis Desa Adat Provinsi Bali akan mengirimkan surat kepada Badan Kehormatan DPD RI di Jakarta untuk mendapatkan perhatian yang sungguh sungguh dan sebagaimana mestinya terhadap perilaku Oknum Anggota DPD RI atas nama AWK, yang sangat tidak patut. sesuai dengan Kode Etik DPD RI.

Ketujuh, meminta kepada seluruh Desa Adat di Bali dan Krama Adat Se-Bali untuk selalu bersatu padu di dalam usaha dan perjuangan membela adat, agama, tradisi, seni budaya dan semua kearifan lokal Bali. *agw