PLN Miliki 18.239 Aset Tanah, Sebagian Besar Belum Disertifikatkan (Baru 6.500)

Konferensi pers Rakor Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat Tanah kepada PLN. (FOTO : Agung Widodo/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – PT PLN (Persero) kembali menerima 806 sertifikat dengan luas mencapai 154 ribu meter persegi yang tersebar di Provinsi Bali dari Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Adapun total nilai aset yang diserahkan mencapai Rp512 miliar,” terang Direktur Bisnis Regional Jawa Madura Bali, Haryanto W S, Kamis (22/10/2020) di Denpasar.

Dengan penyerahan tersebut kata Haryanto, total penyelamatan aset hingga Oktober 2020 mencapai 6.500 sertifikat dari 18.239 bidang tanah yang sudah melalui tahap pengukuran oleh BPN.

“Jumlah tersebut termasuk sertifikat yang diserahkan pada acara koordinasi tata kelola aset di lima provinsi dan dari laporan seluruh Unit Induk PLN di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Penyerahan sertifikat dilaksanakan dalam acara Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat Tanah kepada PLN dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bali.

Sertifikat diserahkan secara simbolis oleh Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal dengan disaksikan oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Gubernur Bali I Wayan Koster, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto, dan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN Carlo Brix Tewu.

Di tempat yang sama Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengapresiasi kerja keras PLN bersama Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah.

Menurutnya, sertifikasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aset negara.

“Ini sebagai salah satu upaya meningkatakan capaian penertiban dan penyelamatan aset dalam rangka meningkatakan efektifitas dan efisiensi pelayanan publi, serta menutup celah korupsi untuk mendukung tujuan nasional yang ada pada pembukaan UUD 1945,” tutur Lili.

BACA JUGA:  Bali Diguncang Gempa, Warga Denpasar Berhamburan

Senada, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal juga mengapresiasi atas tingginya inisiatif PLN dalam proses sertifikasi tanah sehingga membuat proses sertifikasi dapat dilakukan dengan cepat.

“Kalau tadi Wadirut PLN mengatakan ada 70 persen aset tanah PLN yang belum disertifikasi ini akan memakan waktu lama. Kalau cara biasa dan cara dulu, mungkin 100 tahun belum tentu bersertifikat. Tapi dengan instruksi Presiden dan Komitmen Menteri ATR/BPN, dan kerjasama semua pihak, kami akan selesaikan seluruh aset di Indonesia paling lambat 2025,” ucap Sunraizal.

Dengan adanya sertifikat lanjutnya akan menghadirkan kepastian hukum serta memberikan keamanan bagi aset negara. Adanya sertifikat membuat aset bisa dikendalikan dan menghindari penyalahgunaan aset.

Sementara Carlo Brix Tewu, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN menyampaikan terimakasih atas dukungan KPK dan Kementerian ATR/BPN yang telah membantu BUMN melakukan reformasi, terutama dalam pengamanan aset PLN.

“Kami berharap kegiatan ke depan tidak hanya dilakukan oleh PLN saja namun juga semua BUMN akan mengikuti,” Carlo Brix Tewu. (agw)