Gubernur Koster Optimalkan Aset Daerah untuk Tingkatkan PAD, KPK Apresiasi Capaian MCP Bali

Gubernur Koster pada Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah Provinsi Bali. (FOTO : Ist)

Beritabalionline.com – Gubernur Bali Wayan Koster berharap dapat mengurangi ketergantungan pendapatan Pemprov Bali dari kendaraan bermotor yang tidak ramah lingkungan dengan mengoptimalkan asset-aset yang dimiliki Provinsi Bali.

Terkait harapan itu, Gubernur Koster menyambut baik diselenggarakannya Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan daerah dan Manajemen Aset Daerah  Provinsi Bali yang menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Selasa (20/10/2020).

Gubernur mengatakan, sebagai daerah tujuan wisata, alam Bali harus terpelihara dengan baik. Kendaraan yang semakin banyak akan menyebabkan kemacetan dengan asap kendaraan yang tinggi membuat kualitas udara menurun.

“Karena itu terus terang saya sudah tidak tertarik lagi mendorong pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari kendaraan bermotor,” ujar Koster.

Karenanya, lanjut dia, harus mencari skema lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan masalah lingkungan dan juga masalah-masalah sosial yang lainnya.

“Menurut saya, diantaranya yang harus digarap adalah aset begitu banyak yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali,” tambahnya.

Melalui Rakor ini, Koster berharap KPK bisa memberikan pembinaan dan referensi pengalaman  di daerah lain yang bisa diterapkan di Bali. Menurutnya, Pemprov Bali di bawah kepemimpinannya akan terus melakukan upaya pembenahan tata kelola pemerintahan agar semakin baik.

Terkait tujuh area intervensi Korsupgah KPK, Gubernur Koster mengaku telah menginstruksikan untuk melaksanakannya dengan tertib, dan pelaksanannya terus dipantau sehingga capaian MCP (Monitoring Centre for Prevention) Korsupgah Provinsi Bali saat ini mencapai 84,30 persen.

Sementara Kepala Satgas Koordinator Pencegahan Wilayah IX KPK Sugeng Basuki menyatakan, MCP Bali yang mencapai nilai 84 menurutnya cukup bagus. Standar nasional saat ini pada posisi 40 dan nilai 75 sudah masuk kategori baik. Sugeng mengatakan Bali diharapkan bisa menjadi tiga besar di Indonesia.

BACA JUGA:  Mas Sumatri Serahkan BLT, Peduli Dampak Covid

“Harapan kami Provinsi Bali bersemangat menaikkan nilai MCP, mudah-mudahan tahun 2020 ini Bali bisa terangkat dalam 3 besar,” ujarnya

Menurutnya MCP menjadi indikator tata kelola pemerintahan. Penindakan biasanya mengarah ke daerah yang nilainya masih dibawah 40.

Sugeng mengatakan dari 7 intervensi yang dilakukan Korsupgah, pada tahun 2020 ini temanya adalah meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah dan penyelamatan pengamanan aset daerah. Dua Hal ini menurutnya menjadi banyak permasalahan sebelumnya.

Ujian berat yang melanda pariwisata Bali saat ini menuntut kehandalan Pemprov melakukan inovasi untuk bertahan.

“Sebetulnya masih banyak yang bisa kita dapatkan dari kegiatan optimalisasi pendapatan daerah,” demikian Sugeng. *ist