Rp7,1 Triliun Telah Dibayarkan Pemerintah untuk Penanganan Pasien Covid-19 di Rumah Sakit

Ilustrasi virus Corona atau Covid-19.

Beritabalionline.com – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp21 triliun untuk membayar klaim rumah sakit menangani pasien Covid-19. Dari jumlah tersebut, total anggaran yang telah digelontorkan pemerintah untuk membayar klaim rumah sakit hingga saat ini mencapai Rp7,1 triliun.

“Sekitar Rp21 triliun uang yang disiapkan pemerintah untuk pembayaran klaim,” terang Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir saat menghadiri media briefing disiarkan secara langsung di akun Youtube Kementerian Kesehatan, Jumat (16/10/2020).

Dia menjelaskan, untuk tagihan rumah sakit per 15 Oktober mencapai Rp12 triliun. Sementara sisa tagihan belum dibayarkan yaitu sekitar Rp4 triliun masih dalam proses verifikasi.

Dari data yang masuk, Abdul memperkirakan biaya klaim per bulan yang harus digelontorkan pemerintah ke rumah sakit Rp3 triliun.

“Jumlah pembayaran per hari itu sudah mencapai sekitar 150 sampai 180 miliar per hari. Jadi kalau 150 sampai 180 miliar per hari maka kita bisa mengasumsikan bahwa dalam satu bulan itu kita bisa membayar sekitar 3 triliun lebih per bulan,” ungkapnya.

Abdul juga membahas terkait kendala dialami pihak rumah sakit dalam proses klaim biaya untuk pelayanan pasien Covid-19. Salah satu penyebabnya adalah persyaratan yang harus dipenuhi rumah sakit untuk dapat melakukan klaim tersebut.

“Setelah melihat bahwa ada kesulitan di dalam pembayaran dan ditemukan banyak klaster dispute, maka kita melakukan revisi Permenkes (318 tentang petunjuk teknis pembayaran klaim Covid-19) tersebut menjadi permenkes 466. Dalam permenkes 466 ini tinggal 4 persyaratan yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Tidak seperti dulu ada 10 yang harus dipenuhi sekarang tinggal 4. Dan ini sudah memudahkan rumah sakit untuk melakukan pengajuan klaim,” ujar dia.

Selain soal persyaratan, Abdul juga menyebutkan bahwa salah satu kendala dalam proses klaim ini adalah adanya rumah sakit yang belum pernah bekerjasama dengan BPJS sehingga belum familiar dengan proses pengajuan klaim.

“Masalahnya adalah di antara sekitar 1.900 rumah sakit yang mengajukan klaim ini, ada beberapa rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS. sehingga rumah sakit-rumah sakit yang belum pernah bekerja sama dengan BPJS belum familiar dan belum ngerti tentang pengajuan klaim dengan menggunakan electronic claim dari BPJS,” demikian Abdul Kaidr.

Karena itu lanjut dia, untuk saat ini dilakukan pendampingan untuk mereka yang belum terbiasa dengan BPJS untuk mengajukan klaim dengan cepat. (itn)