Pemerintah Pusat Setujui Hibah Pariwisata untuk Bali Senilai Rp1,183 Triliun

Gubernur Bali Wayan Koster.(foto: ist)

Beritabalionline.com – Pemerintah Pusat menyetujui usulan hibah pariwisata yang terdampak Covid-19 untuk kabupaten/kota se-Bali, seperti dituangkan dalam Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-244/MK.7/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal Penetapan Pemberian Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020.

Kabupaten/kota yang mendapatkan dana hibah merupakan daerah tujuan pariwisata yang mengalami dampak gangguan keuangan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama yang bersumber dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) serta berdampak pada pelaku usaha pariwisata akibat pandemi Covid-19.

Dalam Surat Menteri Keuangan tersebut, sebanyak 101 daerah kabupaten/kota se-Indonesia termasuk 9 kabupaten/kota se-Bali mendapatkan bantuan hibah tersebut. Total bantuan hibah pariwisata adalah sebesar Rp 3,3 triliun, sementara 9 daerah kabupaten/kota se-Bali memperoleh sebanyak Rp 1,183 triliun atau sekitar 36,4%.

Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar, Kamis (15/10/2020) mengatakan, hibah pariwisata tersebut dialokasikan untuk pelaku usaha pariwisata sebesar 70% dan pemerintah kabupaten/kota sebesar 30%.

Bantuan hibah tersebut merupakan usulan dalam bentuk proposal ‘We Love Bali Movement’ yang disusun oleh para pelaku usaha pariwisata atas arahan Gubernur Bali, yang kemudian diserahkan langsung oleh Gubernur Koster bersama para pelaku usaha pariwisata kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di Kantor Kementerian di Jakarta, padal 9 Maret 2020.

Gubernur bersama para pelaku usaha pariwisata secara intensif melakukan pembahasan dalam menyikapi pandemi Covid-19 yang telah berdampak sangat luas dan serius terhadap para pelaku usaha pariwisata, hingga mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan begitu banyak pekerja pariwisata yang terpaksa harus dirumahkan. Selain itu juga berdampak langsung terhadap penurunan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang berakibat pada penurunan secara drastis Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota se-Bali akibat lumpuhnya pariwisata. Akibatnya, pemerintah kabupaten/kota se-Bali harus melakukan rasionalisasi anggaran program dalam APBD Tahun 2020, ucapnya.

Gubernur Koster mengungkapkan, pandemi Covid-19 juga secara langsung telah berdampak pada perekonomian Bali, pada Triwulan I pertumbuhan ekonomi Bali mengalami penurunan (kontraksi) sebesar -1,14% dan pada Triwulan II turun lebih dalam menjadi sebesar -10,98%. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya nyata untuk membantu langkah awal pemulihan perekonomian Bali yang sangat tergantung dari pariwisata.

Dalam menyikapi situasi tersebut, Gubernur Koster terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI agar Bali betul-betul mendapat perhatian secara serius dari Pemerintah Pusat.

Akhirnya, bantuan hibah pariwisata dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,183 triliun turun, dan akan sangat besar manfaatnya bagi Bali. Oleh karena itu, Gubernur Koster bersama pelaku usaha pariwisata mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Ir Joko Widodo atas kebijakannya yang sangat berpihak kepada Bali melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan Menteri Keuangan RI.

Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjungan Provinsi Bali itu menyebutkan, tujuan utama dari hibah pariwisata ini adalah membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta recovery penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pandemi Covid-19 dengan jangka waktu pelaksanaan hingga Desember 2020.

Proses realisasi, tata cara pemanfaatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah pariwisata, dilaksanakan oleh kepala daerah melalui Kementerian Keuangan RI. Surat Penetapan Pemberian Hibah menjadi dasar pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam mengalokasikan dana pada APBD untuk kegiatan pemulihan ekonomi sektor pariwisata. (yaw)